BandungOke,– Sejak tahun 80 han, pamor peternak ayam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Mandiri terus meredup, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar karena terus dibayangi ketidak pastian harga.

Terkait dengan kondisi saat ini, Ketua Koprasi Peternak Milenial, Iwang mengatakan, Kondisi saat ini baik saat PPKM ataupun tidak, nasib peternak diacuhkan oleh pemerintah.

“Menyikapi itu kami akan membuat konsolidasi nasional ke-2, untuk menentukan sikap terhadap pemerintah yang dinilai ‘telah abaikan’ tuntutan peternak terhadap nasib keberadaan usaha ayam,” ujar Iwang, Rabu (28/7/2021).

Iwang menerangkan, menstabilkan supply dan demmand sejatinya pemerintah sudah mengeluarkan jurus ampuh, yaitu Surat Edaran (SE) Menteri Pertanian dari Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa telah diterbitkan untuk cutting bibit ayam (DOC), HE (telur tetas), dan apkir dini Parent Stock yang sudah berjilid-jilid.

“Harga jual live bird di kandang peternak, sudah hampir sebulan jatuh terus sampai diharga Rp7000 – Rp8.000 per kg. Itu setara dengan harga bibit ayam (DOC) saat kami beli, sudah jelas merugi. Disini yang kami kritisi kegunaan Surat Edaran cutting yang baik tujuannya, ini kok cenderung pro integrator ya? Mengapa?,” tanya Iwang, yang juga mantan aktivis mahasiswa.

Ia mengatakan, peternak seperti harus ‘mengemis’ untuk diterbitkannya surat edaran tersebut. Mirisnya, surat edaran ini dimanfaatkan breeder (pembibit ayam), untuk menaikan harga jual anak ayam (DOC) menjadi Rp7.000 – Rp8.000 per ekor.

Breeder maupun integrator, dikatakan Iwang, jangan mentang-mentang sudah diberi kuota impor GPS (Grand Parent Stock), maka seenaknya menaikan harga DOC Final Stock dikala harga ayam hidup jatuh.

“Rencananya kita akan menggelar pertemuan secara virtual, yaitu Konsolidasi Nasional ke-2 antara Peternak Ayam Ras dan para Aktivis Mahasiswa Peternakan se-Indonesia. Ini akan berlangsung pada Jumat (30/07) yang akan dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri dari peternak dan mahasiswa,” terang Iwang.

Agenda akan berlangsung menyatakan sikap Mahasiswa dan Peternak dari masing-masing asosiasi dan institusi kampus mengenai nasib peternak rakyat mandiri atas abainya pemerintah terhadap masalah ini.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina GOPAN Tri Hardiyanto, yang juga peternak ayam berpendapat, Surat Edaran ini akan baik jika diawasi dan ada juga seharusnya beriringan dengan dikeluarkan Surat Edaran untuk menegaskan harga maksimal bibit ayam (DOC) dari Kementerian Perdagangan.

“Surat Edaran harus disiapkan jauh-jauh hari, agar tidak terkesan seperti on dan off harus nyambung terus karena kita tahu kenyataannya stock ayam over supply,” kata Tri.

Sekjen PINSAR dari Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara/PPUN Jawa Timur Fathoni menyatakan, Menteri Pertanian melalui Dirjen PKH harusnya serius menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri yaitu Permentan 32 tahun 2017 dan upaya perlindungan keberlangsungan usaha peternak rakyat sesuai amanat UU No. 41 tahun 2014 j.o UU No. 18 tahun 2009.

Perwakilan Aktivis Mahasiwa yaitu Muhammad Firdaus Susanto menyatakan bahwa, faktanya pemerintah justru menjadi ketua pelaksana pertandingan yang tidak adil, antara perusahaan integrator vs peternak rakyat di arena pasar yang sama yaitu wet market.

Untuk itu, para peternak ayam sepakat, mahasiswa dan peternak perlu rapatkan barisan untuk sama-sama mengingatkan pemerintah dan kementerian, terkait masa depan nasib peternak mandiri ini terlindungi.

Perlu diingat peternak telah banyak melakukan suatu tuntuntan dari demonstrasi berulang kali, melayangkan somasi sampai ketiga kalinya kepada Kementerian Pertanian oleh wakil peternak dari Bogor yaitu PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara), lalu pada bulan ini pun diajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditunjukan kepada Presiden, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian atas kerugian selama 2 tahun sampai 5,4 Triliun Rupiah yang dialami oleh peternak rakyat mandiri.

LEAVE A REPLY