Bandung.(BO),– IMF memperkirakan tahun 2022 ekonomi global hanya tumbuh 3,6% di tengah meningkatnya ancaman resesi akibat berlarut-larutnya perang antara Rusia – Ukraina serta kebijakan zero Covid-19 yang diterapkan Tiongkok.

Diungkapkan Kepala Perwakilan BI Jabar, DR. Herawanto, saat ini terjadi kenaikan harga komoditas yang memicu terjadinya inflasi.

“Sehingga setiap negara cenderung melakukan food protection. Efeknya terjadi disrupsi pasokan,” ujarnya dalam seminar dengan tema “Mitigasi Kondisi Global Pada Keberlanjutan Ekonomi Jawa Barat, dan Peran Strategis Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Digitalisasi, Termasuk Dalam Pengelolaan Kampus”di Lantai 2 Kantor Perwakilan BI Jawa Barat Jalan Braga No. 108 Kota Bandung, Jumat (8/7).

Herawanto melihat, situasi itu jadi indikasi akan terjadinya stagflasi yang ditandai perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan peningkatan inflasi di tiap negara.

Di Indonesia sendiri, ujar dia, ada sinyal terus terjadi perbaikan ekonomi meningkatnya permintaan domestik dan kinerja ekspor tetap positif.

“Seiring peningkatan mobilitas masyarakat permintaan domestik naik, ekspor komoditas juga kuat, kinerja sektor pengolahan, perdagangan dan konstruksi juga,” kata Herawanto.

Kabar baik lainya, ujar dia, pertumbuhan ekonomi Jabar masih bisa mencapai 5,61 persen year on year, artinya lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,01 Persen).

“Pertumbuhan ekonomi Jabar didorong oleh ekspor manufaktur dan konsumsi rumah tangga,” sebut Herawanto.

Sayangnya, ungkap dia, inflasi di Jawa Barat melebihi batas target yang ditetapkan di awal tahun 2022 dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor dan terendah di Kota Tasikmalaya.

“Ini perlu jadi perhatian bersama demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Hermanto mengingatkan.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jabar masih bisa dipertahankan jika dua sektor tersebut tidak terganggu.

” Investasi juga harus ditingkatkan. Kemudian Pemerintah provinsi harus melakukan percepatan realisasi fiskal,” cetus Herawanto.

Jabar Sebagai Digital Province
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan manajemen strategis organisasi yang dituangkan dalam konsep Jabar Digital Province, yakni dengan memberikan pelayanan yang simpler, cheaper, accessible, dan faster.

Terkait dengan hal itu, BI Perwakilan Jawa Barat sangat mendukung visi tersebut.
Herawanto mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas dan mempercepat digitalisasi perekonomian di Jawa Barat.

“Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menanamkan mindset digital di kalangan masyarakat,” tuturnya.

lebih lanjut Herawanto menjelaskan digitalisasi perekonomian Jawa Barat harus dilakukan secara end to end pada sektor riil dengan memaksimalkan inovasi di semua bidang.

“Kita juga harus melakukan digitalisasi produksi pangan, digitalisasi distribusi dan pemasaran jugq digitalisasi pembiayaan dan pembayaran,” kata dia.

Salah satu upayanya, ujar Herawanto, BI punya tim perluasan cakupan digitalisasi di daerah.

“BI juga punya program QRIS sebagai pelumas digitalisasi pembayaran,” sebutnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga bisa memangkas biaya transfer antar bank jika menggunakan BIFAST.

“Kita punya BIFAST, biaya transfer antar rekening cuma Rp 2,500,” pungkasnya. (***)

LEAVE A REPLY