BANDUNGOKE – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengundang seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk hadir di Hotel Santika Premier Linggarjati Kuningan guna melaksanakan Konsolidasi Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) serta Sosialisasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan di desa.
Mengawali acara, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT, Sugito, yang hadir secara virtual menyampaikan pandangannya terhadap perkembangan desa di Indonesia. Menurutnya, tingkat kemajuan desa dari tahun ke tahun sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya provinsi-provinsi yang sudah tidak lagi memiliki desa dengan strata tertinggal dan sangat tertinggal.
Disampaikan Sugito, di samping kemajuan tersebut, terdapat tantangan dalam mewujudkan desa yang kuat. “Setidaknya empat hal yang masih menjadi pekerjaan kita bersama, yaitu desa harus berdaulat secara politik yakni berdaya melaksanakan kewenangannya, desa harus memiliki kemampuan secara kapitalisasi menuju kemandirian ekonomi, desa harus bermartabat secara budaya, dan desa harus memiliki kekuatan secara sosial,” jelasnya.
Program jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai dapat menjadi salah satu upaya yang mampu mendukung kemajuan desa. Jaminan sosial ini harus bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat yang sangat variatif.
“Harapannya, di Provinsi Jawa Barat program ini tidak sekadar memberikan jaminan saja namun lebih kepada konteks pemberdayaan masyarakat dalam meminimalisir kantong-kantong kemiskinan,” ungkap Sugito menutup sambutannya.
Selaku pembicara utama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa forum konsolidasi ini merupakan kerjasama antara DPMD Provinsi Jawa Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Herman, Jawa Barat tidak akan maju jika kabupaten/kotanya bekerja biasa-biasa saja. Artinya, ketika kabupaten/kotanya berakselerasi, maka provinsinya akan maju. “Dinas strategis dalam memajukan Jawa Barat salah satunya adalah Dinas PMD, dan Bapak/Ibu semualah kepala dinasnya,” ujar Herman menegaskan.
Berkaitan dengan hal itu, Herman mendorong seluruh kepala DPMD untuk menyusun strategi yang mendukung Gerbang Desa demi kemajuan Jawa Barat, termasuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja di desa.
“Berhasil atau tidaknya Indonesia Emas 2045 tergantung pada keberhasilan program pembangunan kita di Jawa Barat, dan itu dimulai dari desa,” ungkap Herman memotivasi para Kepala DPMD yang hadir.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai manfaat, hak, dan kewajiban terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Gerakan Membangun Desa yang diatur dalam Pergub Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 15 program, yang salah satunya adalah Desa Sejahtera Juara,” ungkap Dicky.
Ditambahkan Dicky, konsolidasi Program Gerbang Desa dan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Konsolidasi dilaksanakan selama dua hari hingga Jumat (09/08), diikuti oleh para Kepala DPMD dari 18 kabupaten dan Kota Banjar.
Melalui konsolidasi ini, berbagai inisiatif pembangunan desa yang meliputi peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dapat diselaraskan dengan program BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini sekaligus mendukung BUMDes dan UMKM sekitar untuk memperluas jangkauan pasar mereka serta mempromosikan hasil produksi UMKM Kabupaten Kuningan.
“Ini adalah wujud nyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan menciptakan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif,” tutup Dicky.
Kepala Deputi Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Romie Erfianto, menyampaikan laporannya perihal perkembangan laju ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Ia menuturkan, dari sisi lapangan kerja, sektor usaha kecil mikro berada di posisi yang sedang bertumbuh dalam memberikan kontribusinya terhadap laju perkembangan ekonomi di Jawa Barat. Di lain sisi, sektor ini melibatkan kelompok pekerja tingkat ekonomi rendah.
“Maka, dukungan kita dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sumber dana baik APBN/APBD, maupun CSR dari perusahaan-perusahaan sangat ditekankan,” ucap Romie.
Romie juga melaporkan bahwa saat ini, para perangkat desa termasuk kepala desa beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tengah diupayakan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Karena seluruh warga negara berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambah Romie.
Turut hadir pada konsolidasi ini, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Kementerian Desa PDTT, Andre Ikhsan Lubis, Deputi Direktur Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Ariefianto Sopyan, Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Iksarudin, jajaran Kepala Kantor Cabang Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, serta Direktur BUMDes Arya Kamuning Desa Kaduela Kabupaten Kuningan.
Kontributor:
1. Ricky Budiman Faried
2. Ratna
3. Dwi Aprilianto
(Tim Humas DPMD Provinsi Jawa Barat)
