BANDUNGOKE – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, mengkritik lambatnya penyelesaian program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat yang hingga saat ini baru mencapai 90 persen dari target 2.600 unit pada tahun 2024. Menurut Daddy, angka tersebut tergolong kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Anggarannya untuk satu unit sekitar Rp20 juta. Harusnya ini bisa diselesaikan hingga 100 persen. Jumlahnya pun sedikit jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya,” ujar Daddy saat ditemui di Ruang Pimpinan Bapemperda DPRD Jawa Barat, Rabu, 6 November 2024.
Daddy menambahkan bahwa terminologi program ini adalah perbaikan rutilahu, bukan pembangunan rutilahu. Hal ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat kebutuhan perbaikan rutilahu di Jawa Barat yang sangat besar.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Jawa Barat bahkan pernah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki hingga 31 ribu unit rutilahu dalam satu tahun. Dengan demikian, menurutnya, capaian yang rendah tahun ini menjadi catatan penting.
“Jika dulu kita bisa menganggarkan hingga 31 ribu unit perbaikan dan selesai, masa sekarang 2.600 saja tidak selesai?” tegas Daddy.
Lebih lanjut, Daddy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anggaran tahun 2025 yang semakin mengecil. Pada tahun depan, alokasi perbaikan rutilahu turun drastis menjadi hanya 1.250 unit untuk 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, yang mencakup 627 kecamatan dan ribuan desa.
“Dengan alokasi tersebut, belum tentu setiap desa bisa mendapatkan program perbaikan rutilahu,” tegasnya.
Daddy berharap pemerintah provinsi dapat memperhatikan kebutuhan dasar warga dengan mengalokasikan dana yang lebih memadai dan memastikan penyelesaian target yang telah ditetapkan.[***]
