BandungOke – Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan pemprov jabar berkomitmen menekan angka prevalensi stunting dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 14-15 persen pada 2024.
“Kami berharap hasil aksi konvergensi di lapangan yang dilakukan 27 kabupaten kota dapat menurunkan angka stunting secara signifikan hingga mencapai 14 atau 15 persen pada 2024,” Kata Herman, Senin 25 November 2025
Herman menyatakan, Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Kabupaten Kota di Jabar sudah mengambil langkah konkret untuk menekan angka prevalensi stunting. Salah satunya turut menyukseskan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Herman juga menyoroti pentingnya eksekusi langsung di lapangan. Ia memaparkan tiga langkah utama yang harus dilakukan kepada ibu hamil dalam penanganan stunting.
Pertama, mengonsumsi tablet tambah darah tanpa kecuali. Kedua, melakukan pemeriksaan ke petugas kesehatan minimal enam kali selama kehamilan. Terakhir, memastikan konsumsi protein hewani, seperti telur, daging, ikan, dan susu.
Herman juga menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian protein hewani pada bayi usia 7-24 bulan.
“ASI tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mempererat kasih sayang antara ibu dan anak, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun,” tuturnya.
“Target kami pada 2025 adalah menurunkan angka stunting ke bawah 10 persen, bahkan mencapai satu digit. Ini hanya bisa dicapai dengan gotong royong lintas sektor, melalui pendekatan sabilulungan,” imbuhnya.
Menurut Herman, penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas perangkat dinas dan sektor lain.
“Tahun ini, kami tingkatkan sinergi dengan 27 kepala dinas kesehatan, puskesmas, dan bahkan camat untuk bersama-sama mencapai target ini,” ucapnya.
Dengan tema “Merajut Asa untuk Jawa Barat”, acara Aksi Stunting Award menjadi ajang evaluasi sekaligus apresiasi bagi daerah yang menunjukkan kinerja di atas rata-rata dalam penanganan stunting. Herman berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus berkontribusi demi generasi masa depan yang lebih sehat.
Duh! Banjir Rendam Delapan Kecamatan di Kabupaten Bandung
BandungOke — Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi telah merendam delapan kecamatan di Kabupaten Bandung.
Delapan kecamatan yang terendam mencakup 30 desa, terdapat sekitar 2.000 rumah, 12.000 KK atau sekitar 30.000 jiwa terdampak banjir.
Bey Machmudin meninjau dua lokasi banjir yakni Desa Dayeuhkolot dan kawasan Taman Air Sektor 6, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Senin 25 November 2024.
Dalam peninjauan, Bey mengintruksikan agar bantuan langsung diberikan kepada pengungsi, seraya menepis berita miring yang menarasikan tidak ada bantuan sama sekali untuk pengungsi korban banjir.
“Kami meminta agar bantuan diberikan kepada pengungsi, yang utama itu. Ada berita – berita yang menyebutkan tidak ada bantuan, itu tidak benar. Bantuan sudah diberikan kepada pengungsi,” ujar Bey Machmudin.
Bey sudah meminta BPBD, Dinas Sosial Jabar, Basarnas, TNI dan Polri untuk mengutamanakan evakuasi korban ke tempat aman.
Bey juga meminta kepada warga untuk waspada jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang panjang: misal semalaman.
Air Citarum sewaktu – waktu bisa meluap dan menjebol tanggul – tanggul penahan yang sudah disiapkan, seperti banjir saat ini. “Kalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi, cari tempat yang aman,” kata Bey.
Namun Bey juga mencatat, sampah di sungai turut menyumbangkan kontribusi terhadap banjir yang terjadi.
“Laporan Dansektor Citarum, sampah banyak sekali ditemukan di sungai. Ternyata memang sungai dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Jadi kami minta kepada warga agar tidak membuang sampah ke mana – mana (sungai),” kata Bey.
Hari Pemungutan Suara
Sementara itu, terkait pemilihan gubernur Jabar dan bupati Bandung yang akan dilaksanakan serentak 27 November atau dua hari lagi, Bey sudah berkoordinasi dengan BPBD dan kepala desa setempat untuk dapat dilaksanakan dengan optimal.
Hal yang jadi fokus adalah pencoblosan dan distribusi logistik, bakal terhambat air banjir jika ternyata air tidak surut bahkan ketinggiannya bertambah karena hujan.
“Tetap bisa dilaksanakan dan saya minta mereka yang tidak bisa ke TPS, diberikan (hak) sesuai aturan, misal TPS keliling,” katanya.
Bey meminta agar para petugas KPPS dan instrumen lainnya untuk lebih responsif dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan
“Petugas harus lebih responsif melihat situasi, jangan kaku. Kan ada Bawaslu, ada KPPS bisa diputuskan bersama, ada pengawas juga dari wakil – wakil calon kepala daerah,” kata Bey.
“Jadi bisa diputuskan bersama, yang penting diawasi dan betul – betul transparan pelaksanaannya,” kata Bey.***
Repoter : Adem
Discussion about this post