BandungOke – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara menilai, penanganan banjir di Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah menerapkan konsep tersebut, tetapi tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan program.
“Saya kira apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandung sudah mengakomodir konsep itu, tinggal konsistensinya. Apakah keberlanjutan dari program-program ini bisa dilakukan atau tidak?” ujar Koswara, di sela-sela peresmian Kolam Retensi Pasar Gedebage, Rabu 5 Februari 2025.
Berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) telah menunjukkan hasil positif. Genangan banjir di sejumlah titik yang awalnya berjumlah 68 lokasi kini telah berkurang menjadi 6 lokasi.
Koswara mengatakan, koordinasi dengan daerah sekitar, terutama Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penanganan di hulu yakni di wilayah Bandung Utara merupakan hal yang penting.
“Kalau di hulu makin kritis, upaya di hilir akan sia-sia. Makanya kita harus menguatkan kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar, serta memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan, khususnya di Bandung Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Rusmawan, mengapresiasi kerja keras Pemkot Bandung dan DSDABM dalam menangani banjir.
“Siang malam mereka terus memikirkan solusi. Saya juga melihat sendiri progresnya selalu ada, meskipun belum sepenuhnya selesai,” ungkap Andri.
Ia menegaskan, penyelesaian banjir di Bandung, khususnya di Gedebage, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ketika ada rencana membuat sodetan untuk mengalirkan air ke Gedebage, malah terjadi perdebatan dengan Kabupaten Bandung. Ke depan, ego sektoral ini harus dihilangkan. Permasalahan banjir adalah masalah kita bersama,” tuturnya.
Selain pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pengendali banjir, Andri menekankan perlunya kebijakan tata kelola air yang terencana dengan baik.
“Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih nanti harus memiliki ‘blueprint’ kebijakan yang jelas tentang aliran air dari hulu ke hilir,” ujarnya. (rob)**
