BandungOke – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Barat langsung menindaklanjuti gerakan Jabar Nyaah ka Indung yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 11 April 2025 lalu.
PKK Jabar meluncurkan gerakan Nyaah ka Indung di sela Halalbihalal Idulfitri 1446 H yang berlangsung di Sekretariat PKK Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, pada 24 April 2025.
“Hari ini kami TP PKK Jabar mengangkat 10 ibu asuh yang berasal dari warga sekitar kantor PKK Jabar. Sepuluh ibu tersebut mendapat bantuan berupa uang tunai dan kebutuhan pokok,” ungkap Ketua TP PKK Jawa Barat Siska Gerfianti saat menyampaikan arahan kepada pengurus TP PKK Jawa Barat periode 2025-2030.
Tak hanya mengangkat ibu asuh, PKK Jabar juga mengangkat 10 anak untuk mendapatkan bantuan dari pengurus TP PKK Jabar. Pemberian bantuan ini dibungkus melalui program PKK Jabar Nyaah ka Budak. Seperti halnya PKK Jabar Nyaah ka Indung, PKK Jabar Nyaah ka Budak juga memberikan bantuan secara rutin setiap bulan.
Siska menjelaskan, 10 penerima bantuan merepresentasikan bidang kerja TP PKK. Di mana empat bidang dan kelompok kerja memiliki masing-masing dua ibu asuh. Sementara dua sisanya menjadi tangung jawab ketua dan sekretariat. Pun dengan anak asuh sebanyak 10 orang.
“Tolong nanti setiap bulan Ibu/Bapak datang langsung ke ibu asuh masing-masing. Tengok mereka dan ajak ngobrol, sehingga mereka tidak lagi merasa sendirian. Jadi, selain mengirimkan bantuan rutin, berbicaralah dengan mereka,” ungkap Siska yang secara pribadi memiliki tiga ibu asuh sekaligus.
Lebih jauh Siska menjelaskan, gerakan PKK Jabar Nyaah ka Indung dan Nyaah ka Budak merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Dedi Mulyadi pada saat pelantikan TP PKK Jawa Barat di Kota Depok pada 11 Maret 2025 lalu. Saat itu, Dedi meminta agar program-program PKK langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya keluarga. Dengan begitu, kehadiran PKK bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh keluarga Jawa Barat.
Siska juga berpesan kepada para pengurus untuk membuka mata dan telinga di tengah masyarakat. Masalah-masalah yang muncul di masyarakat langsung dikoordinasikan dengan kader PKK setempat. Akan sangat bagus jika masalah tersebut bisa langsung ditangani di tempat. Jika tidak, PKK berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan apparat kewilayahan.
“Kalau Ibu/Bapak bertemu anak berkeliaran di jalan, tanya sekolah atau tidak. Apakah putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Kita bantu koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk keperluan belajar di Paket A, B, atau C. Jangan lupa datanya diinput pada link yang telah disediakan. Kita harus bergerak cepat. Titipkan kepada kader setempat untuk melakukan pemantauan.
Di sisi lain, Siska meminta pengurus TP PKK mengembangkan program sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini penting seiring adanya pergeseran usia ibu di masyarakat. Bahkan, sejumlah Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota berasal dari kalangan milenial dan zilenial.
“PKK harus berubah. Kita tidak bisa hanya bergerak di keramaian. Program PKK harus selaras dengan perkembangan zaman sekaligus menyentuh langsung keluarga,” tandas Siska. (Najip Hendra SP, Sekretaris III TP PKK Jawa Barat)***
