BandungOke – Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menjadi sorotan. Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa pengisian jabatan eselon II ini harus bebas dari intervensi politik atau kedekatan personal dengan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Harusnya tidak ada timbal balik politik. Semua ASN berhak menempati posisi eselon II di Pemprov Jabar berdasarkan kompetensi,” ujar Rahmat di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Rabu (30/4/2025).
Pemprov Jabar saat ini sedang melaksanakan uji kompetensi untuk mengisi kekosongan jabatan di 10 OPD, termasuk Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, hingga Direktur RSUD Al Ihsan. Kekosongan ini terjadi pasca mutasi, rotasi, dan promosi di lingkungan Pemprov Jabar beberapa waktu lalu.
Rahmat menekankan pentingnya penerapan merit sistem dalam seleksi JPT Pratama. “Kami minta Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memprioritaskan merit sistem dalam manajemen ASN,” tegasnya.
Selain itu, pengalaman kerja yang relevan menjadi aspek krusial. Ia mengkritik fenomena “loncat pagar” di mana ASN berpindah antar-dinas yang tidak sesuai dengan keahlian mereka, seperti dari Dinas Pariwisata ke Dinas Pendidikan atau Badan Pendapatan Daerah. “ASN harus ditempatkan sesuai bidang keahlian. Jenjang karier juga perlu diperhatikan,” tambahnya.
Rahmat juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan masukan lokal, seperti pendapat pensiunan atau pihak terkait di dinas tersebut. “Misalnya, untuk jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan), pendapat Ketua DPRD harus dipertimbangkan,” katanya.
Terkait keikutsertaan ASN daerah dalam seleksi, Rahmat tidak keberatan asalkan memenuhi kriteria merit sistem dan aspek kompetensi lainnya. “Yang penting, prosesnya transparan dan tidak ada intervensi,” tuturnya.
10 OPD dengan Jabatan Kosong:
1. Kepala Inspektorat Daerah
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Dinas Perhubungan
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Biro Umum
8. Kepala Biro Organisasi
9. Kepala Biro Perekonomian
10.Direktur RSUD Al Ihsan
Proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi diharapkan dapat menghasilkan pimpinan OPD yang mampu mengoptimalkan kinerja Pemprov Jabar. (*)
