Jatinangor, BandungOke – Sebuah pertempuran tahunan dimulai kembali di Jawa Barat. Bukan di ruang kelas, melainkan di balik layar pendaftaran daring. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 memasuki tahap kritis: seleksi peserta didik yang seringkali tidak hanya soal nilai, tetapi juga celah—dan godaan kecurangan.
Forum Wartawan Pendidikan (FWP) Jawa Barat tak tinggal diam. Di bawah komando Ahmad Mualif, mereka menyatakan perang terhadap segala bentuk penyimpangan yang biasa menyelinap di proses ini. Dari pemalsuan domisili hingga praktik pungutan liar, semuanya menjadi bidikan tajam kamera dan pena para jurnalis pendidikan ini.
“Kami turun ke lapangan bukan untuk cari sensasi. Kami hadir karena tanggung jawab,” tegas Ahmad di sela kegiatan di Kampus ITB Jatinangor, Senin (9/6).
Pernyataan itu bukan gertakan kosong. Tahun lalu, investigasi lapangan FWP berhasil membongkar sejumlah praktik curang yang akhirnya membuat pihak sekolah harus mencoret peserta nakal dari sistem.
SPMB yang dahulu dikenal sebagai PPDB kini disusun ketat dalam dua tahap. Tahap pertama dibuka pada 10–16 Juni, menyasar jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga kelas industri. Tahap kedua, pada 24 Juni–1 Juli, membuka jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Jalur seleksi ini dirancang untuk menyaring siswa secara adilnamun pelaksanaannya tetap rentan.
Ahmad menyebut FWP tak bekerja sendirian. Mereka bersinergi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kepala Disdik Jabar yang baru, Purwanto, telah menandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas. Ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pernyataan resmi bahwa SPMB tahun ini harus bebas dari intervensi gelap dan praktik menyimpang.
“Kami bergerak dengan dasar hukum. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 menjadi payung kerja kami,” tegas Ahmad.
Bagi FWP, pengawasan bukan sekadar tugas jurnalistik, melainkan bagian dari moralitas profesi. Dalam sistem seleksi pendidikan, keadilan bukan hanya kata, namun ia harus hadir dalam praktik. Dan di Jawa Barat, keadilan itu sedang kini dikawal ketat.***
