Oleh : Sonny SP
Bandung, BandungOke — Dana desa mengalir deras, tapi pembangunan kerap stagnan.
Di Jawa Barat, alokasi dana desa tahun ini tembus Rp6,3 triliun, namun realisasi di lapangan justru bikin geleng kepala.
Banyak desa belum menerima pencairan dana hingga pertengahan tahun, lantaran belum turunnya instruksi dari pusat.
Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini soal kealpaan negara mengawal tata kelola di level paling bawah.
Desa menjadi titik lemah dalam sistem birokrasi, di mana aparat desa dihadapkan pada tekanan eksternal dari oknum ormas hingga wartawan gadungan, sementara perlindungan hukum minim dan pendampingan nyaris tak ada.
“Publikasi anggaran masih terbatas, masyarakat curiga, perangkat desa tertekan,” demikian potret yang digambarkan oleh DPMD Jabar.
Di saat negara gagal membangun iklim akuntabel, muncul aktor-aktor pengganggu yang menjadikan desa sebagai ladang intimidasi.
Langkah JMSI Jabar menawarkan layanan advokasi hukum dan publikasi gratis bagi pemerintah desa adalah teguran keras terhadap negara. Ketika jurnalis harus jadi pelindung desa, jelas ada yang salah dengan sistem negara.
Sementara itu, muncul kebijakan baru: pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di tiap desa. Alih-alih memperkuat ekonomi desa, kebijakan ini justru dicurigai bisa mematikan BUMDes yang lebih dulu eksis.
BUMDes sudah punya jaringan. KMP masih wacana. Namun bila negara tak hadir sebagai regulator dan fasilitator netral, benturan program justru akan jadi bumerang bagi desa yang belum siap.***
Penulis adalah ketua JMSI Jabar dan wartawan senior di Jawa Barat
