close
RCAST.NET
HOT
BandungOKE
No Result
View All Result
BandungOKE
No Result
View All Result

Dedi Mulyadi Dikritik LSM PEMUDA, Labrak Konstitusi dan Jual Simbolisme

by Denny Surya
1 Juli 2025 - 07:46
Dedi Mulyadi Dikritik LSM PEMUDA, Labrak Konstitusi dan Jual Simbolisme

Bandung, BandungOke — Lembaga Swadaya Masyarakat PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang dinilai telah menjauh dari semangat konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui surat terbuka yang dirilis pada Senin, 30 Juni 2025, LSM PEMUDA menilai kepemimpinan KDM lebih menonjolkan citra personal ketimbang menjalankan amanat konstitusional. “Jabatan Gubernur adalah mandat UUD 1945, bukan panggung pertunjukan,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

RelatedPosts

Tiket KA Lebaran 2026 Resmi Dijual Bertahap Mulai 25 Januari

Perlintasan Sebidang Masih Rawan,  Bukti Lemahnya Kebijakan Keselamatan Publik

MSB 17 Tahun: Menjaga Ruang Sastra di Tengah Riuh Zaman

Narasi-narasi seperti “Bapak Aing” dan “Raja” dinilai memperlebar jarak antara rakyat dan pemimpinnya, menciptakan relasi kuasa vertikal yang feodalistik.

“Pemimpin itu pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat,” tegas LSM PEMUDA dalam keterangan resminya. Selasa (1/7/2025)

Kritik juga diarahkan pada kebijakan “Barak Militer untuk Anak Nakal” yang digagas Pemprov Jabar. Program itu dianggap melanggar prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia, serta diambil tanpa proses partisipatif yang sah.

“Tak cukup bermodal niat baik untuk membuat kebijakan publik. Harus ada dasar hukum dan keterlibatan masyarakat,” imbuhnya.

LSM PEMUDA juga menyoroti minimnya transparansi anggaran terkait proyek tersebut. “Hingga kini tidak ada kejelasan soal pembiayaan barak militer itu. Ini bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,” kata mereka.

Lebih lanjut, aksi pembagian uang tunai oleh KDM di depan kamera dinilai hanya bersifat karitatif dan tidak menyentuh akar persoalan struktural kemiskinan di Jawa Barat.

“Warga miskin tidak butuh tontonan empati. Mereka butuh kebijakan publik yang adil dan sistemik,” kata LSM PEMUDA.

Dalam tuntutannya, LSM PEMUDA menyerukan agar Dedi Mulyadi segera menghentikan pendekatan kekuasaan yang simbolik dan kembali pada prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Mereka juga menuntut pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penghentian praktik kultus individu.

“Sejarah akan mencatat, siapa yang betul-betul bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya tampil untuk dipuja,” tulis mereka menutup pernyataannya.***

Share222Tweet139Share56

Trending

Film Horor Kuyank Tawarkan Teror Emosional dari Folklore Indonesia
Gaya Hidup

Film Horor Kuyank Tawarkan Teror Emosional dari Folklore Indonesia

10 jam ago
Akses Udara Bandung Dibuka Lagi, Wings Air Sambungkan Yogyakarta dan 10 Kota
Kota Bandung

Akses Udara Bandung Dibuka Lagi, Wings Air Sambungkan Yogyakarta dan 10 Kota

14 jam ago
Dari Maket Kapal ke AI, SPIL Research Center (SRC) Gandeng ITB Kembangkan Logistik
Pendidikan

Dari Maket Kapal ke AI, SPIL Research Center (SRC) Gandeng ITB Kembangkan Logistik

16 jam ago
Diduga Bom di Kosambi, Farhan Tegaskan Aparat Sudah Tangani Serius
Kota Bandung

Penataan PKL Bandung, Janji Keadilan di Tengah Kepentingan Kota

17 jam ago
Program Gaslah Bandung, Ambisi Hijau atau Beban Baru Warga?
Kota Bandung

Program Gaslah Bandung, Ambisi Hijau atau Beban Baru Warga?

19 jam ago
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Kota Bandung
  • Jawa Barat
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Ragam