Bandung, BandungOke — Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) mendesak pemerintah agar berlaku lebih adil terhadap perguruan tinggi swasta (PTS).
Ketimpangan antara perlakuan pemerintah terhadap PTS dan perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai masih sangat mencolok, mulai dari kuota mahasiswa, pendanaan, hingga kebijakan tenaga pengajar.
Ketua ABPPTSI Wilayah Jawa Barat, Dr. R. Ricky Agusiady, menyampaikan bahwa hingga kini perguruan tinggi swasta masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Dari sekitar 4.000 PTS di Indonesia, 400 di antaranya berada di Jawa Barat—provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
“Perguruan tinggi semestinya menjadi solusi atas pengangguran. Kami terus berupaya menghasilkan lulusan yang siap pakai, dengan mendekatkan kurikulum ke dunia usaha dan industri,” ujar Ricky dikutip Kamis, (3/7/2025).
Kuota Mahasiswa Direbut PTN
Salah satu hal krusial yang disorot ABPPTSI adalah sistem penerimaan mahasiswa baru yang dianggap meminggirkan PTS. Ricky menilai keberadaan jalur mandiri PTN justru memicu ketimpangan baru.
“Kuota mahasiswa untuk PTS makin menipis. Meskipun biaya jalur mandiri di PTN bisa dua kali lipat lebih mahal dibandingkan PTS, masyarakat masih menganggap PTN lebih bergengsi,” katanya.
Tidak hanya itu, tren meningkatnya jumlah mahasiswa PTN juga berdampak pada ekosistem PTS. Banyak dosen PTS yang kemudian direkrut ke PTN, membuat rasio dosen kembali timpang.
Ricky menyebutkan kondisi ini berdampak pada penilaian akreditasi institusi PTS di mata Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Anggaran Tak Berimbang
ABPPTSI juga menyoroti distribusi anggaran pendidikan. Meskipun 20 persen dari APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan, hanya sekitar 4–5 persen yang benar-benar diterima oleh PTS.
“Pemerintah seharusnya tidak membiarkan PTS berjalan sendiri. Kami memerlukan keberpihakan agar bisa tumbuh setara dengan PTN,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, ABPPTSI akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pertengahan Juli 2025 di Bandung. Forum ini akan menjadi ajang konsolidasi penyelenggara PTS dari seluruh Indonesia, sekaligus ruang advokasi agar regulasi pendidikan lebih berimbang.
“Kami ingin menjadi fasilitator bagi kampus swasta yang ingin meningkatkan kualitas melalui kolaborasi. Rakernas ini menjadi momentum untuk memperjuangkan regulasi yang adil bagi seluruh PTS di Tanah Air,” tutur Ricky.***
Editor : Denny Surya
