Bandung, BandungOke – Alih-alih menjadi motor penggerak transisi energi bersih di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru tampak asyik bermain kata-kata manis tentang pembangunan hijau tanpa keseriusan di meja anggaran.
Janji soal energi baru terbarukan (EBT) yang kerap diucapkan pejabat tinggi hanya menjadi jargon kosong, tak lebih dari hiasan pidato.
Data terbaru yang dirilis Perkumpulan Inisiatif membongkar fakta getir dimana dalam lima tahun terakhir, rata-rata belanja APBD Jabar untuk sektor EBT hanya menyentuh angka Rp 5,6 miliar per tahun atau setara 0,02 persen dari total belanja daerah.
Jumlah yang bisa dianggap receh jika dibandingkan potensi pendapatan sektor energi bersih yang mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.
Pemerintah lebih memilih jalan pintas dengan tetap mengandalkan energi fosil ketimbang membangun infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan.
“Sayangnya, kebijakan anggaran tidak mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transisi energi,” sindir Ahmad Gunawan, Peneliti Perkumpulan Inisiatif dan Ketua PSDK DAS Citarum, Senin (21/7/2025).
Lebih ironis lagi, dalam Rancangan Akhir RPJMD Jawa Barat 2025–2029 yang tengah dibahas DPRD, tak ada satu pun program prioritas untuk pengembangan EBT skala kecil-menengah seperti PLTMH, biogas, atau panel surya.
Infrastruktur yang sejatinya krusial untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal ini malah dicampakkan dari agenda utama.
“Pembangunan energi bersih masih didominasi narasi besar tanpa aksi konkret di lapangan,” kritik Dadan Ramdan, Sekjen Perkumpulan Inisiatif.
Dadan mengingatkan bahwa RPJPD Jawa Barat 2025–2045 memang sudah mengusung semangat transisi energi. Tapi dokumen itu tinggal kertas mati kalau tidak diterjemahkan ke dalam RPJMD lima tahunan yang lebih operasional.
“Sudah saatnya Pemprov dan DPRD Jabar menerapkan kebijakan earmarking. Dana dari pendapatan energi fosil bisa disisihkan untuk mendukung EBT. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” tegasnya.
Dari segi perencanaan pun, Pemprov Jabar tampak tak ambil pusing soal keberlanjutan. Target bauran energi primer dari EBT sebesar 30% pada 2030 yang tercantum dalam draft Rencana Umum Energi Daerah (RUED-P) tampaknya hanya akan menjadi mitos pembangunan.
“Tanpa komitmen anggaran yang memadai, target ambisius ini hanya akan jadi ilusi pembangunan hijau,” tutup Gunawan, dengan nada getir.***
