Bandung, BandungOke – Di tengah denyut kota modern yang tak pernah tidur, para pemangku adat, raja, dan sultan dari penjuru Nusantara berkumpul di Pendopo Kota Bandung.
Gedung tua bergaya arsitektur Sunda itu menjadi saksi bisu bagaimana warisan peradaban lama masih menolak dilupakan oleh zaman.
Mereka datang membawa satu agenda, merawat ingatan kolektif bangsa. Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), yang telah berjalan hampir dua dekade, memantapkan langkah bersama dengan Pemerintah Kota Bandung.
Tujuannya sederhana tapi mendesak yakni menyelamatkan kebudayaan lokal dari erosi zaman dan globalisasi.
“Jangan sampai anak-anak kita lebih hafal tokoh Marvel ketimbang Manuk Dadali,” ujar AA. Mapparessa, Ketua Umum FSKN. Nada suaranya tenang, tapi nadir keprihatinan terdengar jelas. Ia tidak sedang menggugat kemajuan, tapi menantang lupa yang makin menjangkiti generasi muda.
FSKN bukan forum biasa. Lahir dari kesadaran kolektif para raja dan sultan, ia tumbuh menjadi simpul kultural lintas pulau. Dari Solo hingga Kalimantan, dari Serdang ke Sumbawa. Mereka rutin berkumpul dua hingga empat tahun sekali membahas strategi menjaga warisan budaya, jauh dari sorotan layar kaca nasional.
Kali ini, mereka mendapat sambutan hangat dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Di hadapan para tetamu yang membawa gelar dan sejarah, Farhan tidak sekadar menyambut, tapi juga menegaskan pentingnya posisi kerajaan dalam konstruksi sosial bangsa.
“Kerajaan bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia adalah fondasi dari struktur masyarakat kita hari ini. Nilai-nilainya bertransformasi menjadi semangat kebangsaan, bela negara, bahkan wawasan nusantara,” ucapnya.
Farhan kemudian mengangkat satu fakta historis Deklarasi Djuanda 1957. Sebelum itu, laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah perairan internasional. Bangsa ini nyaris tercerai-berai di lautnya sendiri. Tapi lewat visi tokoh seperti Ir. Djuanda dan Mochtar Kusumaatmadja, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan. Dunia akhirnya mengakui lewat UNCLOS.
“Laut adalah identitas bangsa ini. Dan sebelum kita punya republik, kerajaan-kerajaan Nusantara sudah menguasainya. Samudera Pasai, misalnya. Kita punya warisan maritim yang jauh lebih tua dari peta politik modern,” katanya.
Tak heran jika pertemuan ini digelar di Pendopo Bandung, sebuah bangunan yang menyimpan jejak sejarah, sekaligus simbol ketahanan budaya Sunda. Meski sempat luluh lantak saat Bandung Lautan Api, bangunan itu dibangun kembali tahun 1956 dan kini kembali berdetak sebagai ruang perenungan sejarah.
“Tempat ini bukan sekadar simbol. Ia adalah bukti bahwa peradaban lokal masih bertahan, bahkan ketika modernitas datang bertubi-tubi,” ujar Farhan.
Tapi pertemuan ini bukan semata seremoni. Farhan berharap hubungan FSKN dan Pemkot Bandung bisa dirumuskan secara administratif dalam kerja sama berkelanjutan. Pelestarian budaya, katanya, bukan proyek simbolik, melainkan kerja panjang lintas generasi.
“Pemerintah harus memberi ruang kepada forum seperti FSKN untuk hadir secara nyata dalam pembangunan kota. Tanpa itu, nilai-nilai kebangsaan akan pudar dan warisan sejarah tinggal catatan kaki,” tuturnya.
Sementara kota terus tumbuh dan berubah, pertemuan ini menjadi pengingat: di balik deru kendaraan dan beton pencakar langit, masih ada denyut sejarah yang perlu dirawat. Di Pendopo yang bersahaja itu, masa lalu dan masa kini bersalaman, menyusun kembali narasi keindonesiaan yang utuh.***
