Bandung, BandungOke — Di tengah tsunami informasi yang mengguncang ruang digital setiap detik, negara justru berdiri pasif. Ribuan hoaks menyebar liar di media sosial, mencemari opini publik, menghancurkan reputasi lembaga, dan merusak kepercayaan rakyat.
Ironisnya? Humas pemerintah justru sibuk bikin laporan power point sambil menunggu perintah bukannya bergerak cepat menangkal disinformasi.
“Hoaks melemahkan kepercayaan publik dan menghambat penyelesaian masalah,” kata Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, dalam forum IKP Talks #7 di Bandung, Kamis (31/7). Pernyataan yang benar, tapi terdengar seperti klise dari buku pedoman lama yang sudah usang.
Faktanya, data Komdigi RI 2024 menyebut ada ribuan konten hoaks yang terus diproduksi dan dibagikan setiap hari. Tapi sebagian besar dari itu tidak diluruskan. Pemerintah tidak siap. Humas tak punya sistem. Dan publik pun dibiarkan menelan kabar palsu sebagai kebenaran.
Humas Pemerintah: Gagap Digital, Buta Data, Lemah Strategi
Sudah 20 tahun media sosial jadi medan utama perang opini publik. Tapi hingga kini, humas pemerintah belum juga berubah. Masih terjebak pola pikir era mesin ketik. Tidak punya algoritma. Tidak paham tren. Tidak belajar dari krisis.
“Media monitoring itu wajib, bukan opsional,” kata Adi, mencoba menekankan pentingnya deteksi dini. Tapi pertanyaan pentingnya, berapa banyak humas pemerintah daerah yang tahu cara membaca Google Trends?
Berapa yang bisa membedakan viral organik dan serangan bot? Berapa yang paham bahwa setiap detik keterlambatan bisa berujung pada runtuhnya kredibilitas institusi?
Masih banyak humas yang hanya tahu membuat siaran pers dan mengirim press release ke grup WhatsApp wartawan. Ketika diserang opini sesat, mereka bungkam. Ketika rakyat bingung, mereka justru menunggu izin birokrasi. Ketika reputasi hancur, barulah sibuk cari kambing hitam.
Dikalahkan Netizen, Ditinggalkan Publik
Saat lembaga resmi lambat bicara, netizen lebih dulu menyusun narasi. Lini masa Twitter dan komentar Instagram berubah jadi ruang pengadilan liar. Dan ketika pemerintah akhirnya berbicara, tidak ada lagi yang mau mendengar.
Virgana Targa Sapanji, dosen dari Universitas Widyatama, yang menjadi pemateri dalam forum itu, menyodorkan alat-alat media monitoring gratis hingga berbayar. Tapi siapa yang akan pakai kalau SDM-nya tidak dilatih, sistemnya tidak didanai, dan strategi komunikasinya tidak pernah diperbarui?
“Komentar negatif harus segera dijawab. Kalau tidak, isu akan melebar dan membentuk opini baru,” katanya. Sayangnya, banyak lembaga pemerintah yang bahkan tidak tahu mereka sedang diserang karena tidak pernah memantau.
Bersiap Menjadi Korban Selanjutnya
Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar Viky Edya berharap hasil dari forum ini bisa memperkuat kehumasan pemerintah. Harapan yang baik—tapi tanpa perubahan radikal, semuanya hanya mimpi di atas meja.
Media monitoring seharusnya menjadi senjata strategis pemerintah untuk menjaga integritas, bukan sekadar formalitas laporan tahunan. Kalau pemerintah terus diam, maka jangan salahkan publik jika kelak mereka lebih percaya pada akun anonim ketimbang lembaga resmi negara.
Karena di dunia digital yang bergerak cepat, keterlambatan bukan cuma kelalaian. Itu adalah bentuk lain dari kejahatan informasi.***
Editor : Deny Surya
