AMS: Kematian Affan, Cermin Kegagalan Demokrasi di Indonesia
Bandung, BandungOke.com – Aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Jakarta, Kamis (28/8/2025), meninggalkan duka mendalam. Seorang pengendara ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.
Tragedi ini memantik gelombang keprihatinan, termasuk dari organisasi masyarakat Angkatan Muda Siliwangi (AMS) dan sayap mahasiswanya, Ikatan Mahasiswa AMS (IMA AMS).
Ketua Umum Pengurus Pusat AMS, Rully Alfiady, menyebut peristiwa ini sebagai “tragedi demokrasi”.
“Kami dari AMS menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan dalam peristiwa kerusuhan demonstrasi di Jakarta, kemarin,” ujar Rully, Jumat (29/8/2025)
Ia menegaskan, kematian Affan tidak bisa semata dipandang sebagai akibat benturan massa dengan aparat, melainkan sebagai cermin kegagalan kepemimpinan politik.
“(Peristiwa) ini bukan sekadar akibat benturan massa dengan aparat, melainkan cermin dari kegagalan kepemimpinan politik dalam merawat ruang demokrasi,” tegasnya.
AMS menilai pemerintah dan elit politik justru memperkeruh keadaan lewat retorika nir-empati. Kritik tajam dilayangkan, agar komunikasi politik yang menyakiti publik dihentikan dan diganti dengan langkah konkret berpihak pada rakyat.
Dalam pernyataan sikap resminya, AMS menuntut investigasi independen atas kematian Affan, reposisi aparat sebagai pelindung warga, serta akuntabilitas parlemen dalam mengawal pemerintah.
Nada serupa datang dari Ikatan Mahasiswa AMS (IMA AMS). Ketua Umum BPP IMA AMS, Moch. Ryan Ibrahim, menyebut peristiwa ini sebagai ujian demokrasi yang mencoreng wajah DPR dan Polri.
“Tindakan represif yang dilakukan kepolisian bukan hanya mencederai rasa keadilan, namun juga merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hukum, hak asasi manusia, serta prinsip dasar tugas kepolisian sebagaimana tercantum dalam UU No. 2/2002,” kata Ryan.
IMA AMS menilai pengerahan polisi untuk membubarkan massa adalah kegagalan DPR sebagai representasi rakyat. Mereka mendesak DPR membuka ruang dialog, menuntut Polri bertanggung jawab atas kematian Affan, hingga menekankan perlunya reformasi internal kepolisian.
“Polri harus kembali ke fungsi utamanya: melindungi dan mengayomi rakyat, bukan menjadi perisai politik penguasa,” tegas Ryan.
Tragedi ini, menurut AMS dan IMA AMS, tidak akan selesai dengan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik mengakui kesalahan, empati nyata pada korban, serta komitmen membenahi tata kelola demokrasi yang makin rapuh.
Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Asep Andrian, AMS menyampaikan beberapa butir seruan berikut:
1. Agar pemerintah dan elit politik segera menghentikan praktik komunikasi yang menyakiti publik, serta menggantinya dengan langkah nyata yang berpihak pada rakyat.
2. Dilakukan investigasi independen atas jatuhnya korban jiwa, bukan sekadar pernyataan retoris tanpa tindak lanjut.
3. Aparat keamanan harus diposisikan sebagai pelindung warga, bukan sebagai alat represi, serta
4. Parlemen dan lembaga pengawas negara wajib mengambil peran aktif dalam mengawal akuntabilitas pemerintah.***
