Bandung, BandungOke.com – Polemik internal dua yayasan pengelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) berubah menjadi drama politik lokal.
Walikota Bandung memilih langkah gegabah, menutup dan menyegel kawasan konservasi itu hanya dengan dalih konflik internal, tanpa dasar tertulis yang jelas.
Padahal, izin operasional Bandung Zoo dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Seharusnya Walikota berkoordinasi dengan pihak berwenang, termasuk BBKSDA Jawa Barat, bukan menutup secara lisan dan serampangan,” tegas Erik Roeslan, Koordinator FK3I Jawa Barat. Rabu (1/10/2025)
Penutupan yang sudah berlangsung hampir dua bulan membuat nasib ratusan satwa di kebun binatang itu terancam. Pakan terhambat, biaya operasional terganggu, dan kesejahteraan satwa dipertaruhkan.
“Atas nama kemanusiaan dan kesejahteraan satwa, kami menolak kebijakan sepihak ini,” tegas Erik!
Nada serupa datang dari Ketua FK3I Nasional, Dedi Kurniawan. Ia menuding Kementerian Kehutanan bersikap pasif, bahkan terkesan takut terhadap salah satu pihak pengelola yang berkonflik.
“Kami sudah meminta KLHK turun tangan, tapi tidak direspons. Ada apa dengan kementerian? Kami sedang menelusurinya,” ujar Dedi dengan nada tajam.
Di balik persoalan ini, terselip dua isu besar sengketa lahan dan status satwa milik negara yang terjebak di tengah konflik. FK3I menilai, penutupan kebun binatang justru membuka peluang mafia tanah dan perdagangan satwa memanfaatkan situasi.
“Save Satwa Bandung Zoo dari penggusuran oleh Pemkot dan para mafia,” tulis FK3I dalam pernyataannya. Seruan itu menggema sebagai pengingat: konflik elite jangan sampai mengorbankan makhluk hidup yang tak bersuara.***
