Bandung, BandungOke.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di persimpangan antara idealisme dan realitas.
Niatnya mulia, memberi gizi layak bagi rakyat kecil, terutama pelajar dan keluarga rentan. Namun di balik euforia peluncuran cepatnya, muncul kegelisahan apakah program ini dibangun dengan fondasi yang cukup kokoh?
Pertanyaan itulah yang mencuat dalam diskusi Forum Dangiang Siliwangi Sekretariat AMS bertajuk “Ada Apa dengan Program Bergizi Gratis di Jawa Barat?” pada Selasa (7/10) petang.
Diskusi dua mingguan ini menyoroti arah dan pelaksanaan MBG yang telah berjalan sejak awal 2025 dan hasilnya jelas program harus dilanjutkan, tetapi perlu evaluasi menyeluruh dan penataan ulang dari dasar.
Birokrasi Sentralistik, Daerah Tak Dilibatkan
H. Maulana Yusuf Erwinsyah, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, menilai bahwa pelaksanaan MBG di Indonesia “masih sangat terpusat dan belum memberi ruang bagi pemerintah daerah.”
Ia bahkan menyindir, “Program ini terkesan sebagai urusan pemerintahan absolut ketujuh,” menambah enam urusan absolut dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Menurut Maulana, sistem yang terlalu sentralistik membuat gubernur berperan layaknya perpanjangan tangan pemerintah pusat, bukan pemimpin daerah yang bisa berinovasi. Ia menegaskan, efektivitas program di lapangan amat bergantung pada kemampuan gubernur menerjemahkan kebijakan pusat ke realitas daerah.
Lebih jauh, Maulana membandingkan Indonesia dengan Finlandia. “Finlandia butuh waktu lima tahun untuk menyiapkan dasar hukum, teknis, dan kesiapan masyarakat sebelum meluncurkan makan siang gratis,” ujarnya.
“Sedangkan kita, hanya tiga bulan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, sudah menyalurkan makanan. Kondisi ini ibarat membuat perahu sambil menaikinya,” katanya tajam.
Regulasi Rapuh, Fondasi Hukum Belum Tegak
Maulana menilai regulasi MBG masih prematur. Kerangka hukum hanya berdasar pada aturan internal Badan Gizi Nasional (BGN), dari Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2024 hingga Nomor 4 Tahun 2025 yang belum menyentuh aspek pelaksanaan di daerah.
“Artinya, regulasi yang ada belum cukup kuat menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa MBG bukan semata urusan perut. “Ini tentang pendidikan, tanggung jawab, dan pembentukan budaya hidup sehat,” ujarnya, menyinggung pentingnya membangun karakter sejak dini, seperti yang dilakukan Finlandia dengan etika makan anak-anak.
Akademisi: Lanjutkan, tapi Bedah Total!
Guru Besar Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat Unpad, Prof. Deni Kurniadi Sunjaya, tak menampik bahwa MBG penuh kekurangan.
“Persiapan belum matang dan banyak kelemahan,” ujarnya. Namun, ia menegaskan, program ini tidak boleh berhenti.
Ia menilai MBG sangat diperlukan masyarakat demi pemenuhan gizi yang merata dan berkeadilan.
Prof. Deni bahkan merinci sembilan reorientasi yang harus dilakukan pemerintah, mulai dari kesungguhan pelaksanaan, penetapan sasaran yang akurat, hingga transparansi pengelolaan. Ia menegaskan, “Evaluasi menyeluruh menjadi syarat agar program ini tidak mati muda.
Dari Sekolah hingga Kampus
Dukungan dan Harapan Suara dukungan juga datang dari akar rumput. Lina, Kepala SMAN 1 Padalarang sekaligus Ketua MKSS SMA KBB, mengungkapkan kebutuhan riil siswa terhadap MBG.
“Masih banyak anak-anak di KBB yang sangat membutuhkan. Bahkan ada yang menanyakan, masih ada tidak makanannya, karena ingin dua kali,” katanya dengan nada getir.
Sementara itu, Ketua Umum AMS, Rully Alfiady, mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menuding.
“Masalah yang muncul itu wajar. Ini program baru, butuh waktu mencari format yang tepat dan efektif,” ujarnya. Ia mengajak semua pihak melakukan evaluasi bersama demi memastikan manfaat jangka panjang program ini.
Perbaikan Mulai Terlihat: Sistem Skor dan Rantai Pasok
Menurut Guru Besar Fakultas Farmasi Unpad, Prof. Keri Lestari, sejak akhir Agustus 2025, BGN telah mulai melakukan pembenahan teknis dan sistem evaluasi berbasis skor.
“Jika nilai penyelenggara di bawah 80, pelaksanaannya akan dihentikan,” jelasnya.
Keri juga menilai MBG berpotensi besar menjadi pengungkit ekonomi nasional. Melalui rantai pasok sehat dan efisien, program ini dapat memberdayakan petani, UMKM, hingga pelaku logistik lokal.
Namun, dari target 91 juta penerima manfaat, baru 21 juta yang terlayani. “Pemerintah masih harus berjuang keras,” katanya.
Ia menutup dengan pesan tegas: “Keberhasilan program ini bergantung pada standar sistem, SDM terlatih, dan pengawasan berkelanjutan. Jika disiplin diterapkan, MBG akan menjadi warisan besar bagi generasi Indonesia.”
Menjaga Api, Bukan Abu
Diskusi Forum Dangiang Siliwangi itu menyisakan pesan keras jangan padamkan api karena asapnya mengganggu. Program Makanan Bergizi Gratis adalah ide besar yang belum selesai dirajut. Ia perlu dibedah, bukan dibinasakan.
Niat baik tanpa perencanaan hanya akan melahirkan kebijakan setengah matang. Tapi dengan evaluasi menyeluruh dan keberanian memperbaiki, MBG bisa menjadi fondasi baru keadilan sosial di meja makan bangsa.***
