Soreang, BandungOke.com — Genap setahun pelaksanaan Program Quick Wins dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bangga Kencana 2025, Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jabar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian dan arah kebijakan program, Senin (14/10/2025).
Dalam forum evaluasi yang turut dihadiri Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, semangat sinergi lintas sektor menjadi sorotan utama. Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Dadi Ahmad Roswandi, memaparkan hasil yang signifikan: penurunan prevalensi stunting menjadi 15,9 persen — capaian yang menegaskan efektivitas kolaborasi berbagai pihak di lapangan.
“Kami bersama lintas sektor berkolaborasi dalam menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat. Selain itu, kami terus berinovasi agar layanan program lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Dadi dikutip Rabu (15/10/2025)
Namun, di balik angka itu tersimpan pekerjaan besar. “Evaluasi bukan sekadar menilai capaian, tetapi refleksi dan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Sinergi Daerah dan Nasional
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah syarat mutlak untuk memperkuat layanan keluarga berencana dan kependudukan. Ia mendorong peningkatan koordinasi antara OPD KB, BPKAD, dan perangkat daerah lain agar pemanfaatan DAK Bangga Kencana optimal.
“Penguatan sistem pelaporan melalui aplikasi Morena, optimalisasi APBD, serta peningkatan sarana dan prasarana penting untuk keberlanjutan layanan Quick Wins yang menyentuh langsung keluarga,” kata Erwan.
Menurutnya, dedikasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan kolaborasi. “Setiap langkah harus menjadi bagian dari upaya besar membangun keluarga Indonesia yang bahagia dan berdaya,” tambahnya.
Kebijakan Lintas Sektor: Dari Angka ke Kualitas Hidup
Dari sisi nasional, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, memberikan peringatan strategis: Indonesia tengah berdiri di persimpangan antara bonus demografi dan ancaman beban demografi.
“Saat ini, sekitar 17,45 persen usia produktif masih menganggur, dan 59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan sosial. Ini tantangan besar agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi,” ujarnya.
Budi menegaskan, pembangunan kependudukan tak hanya berhenti pada angka kelahiran dan kematian, tetapi harus menyentuh peningkatan kualitas manusia dan keluarga.
“Negara maju adalah negara yang menjamin rakyatnya hidup layak melalui sistem social safety net — memastikan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan terpenuhi,” tandasnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Budi juga menyoroti Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai bagian dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045, yang menjadi arah kebijakan untuk menyeimbangkan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk.
“Kebijakan kependudukan harus berbasis data dan berorientasi pada social wellbeing. Dengan tata kelola adaptif dan kolaboratif lintas sektor, kita bisa mewujudkan SDM unggul berdaya saing global,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, 34 OPD KB kabupaten/kota menerima penghargaan atas kontribusi dalam pelaksanaan Quick Wins dan Bangga Kencana 2025.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan keluarga berkualitas bukanlah proyek satu tahun, melainkan perjalanan panjang menuju visi Indonesia Emas 2045 — ketika kesejahteraan keluarga menjadi fondasi kekuatan bangsa.***
