Bandung, BandungOke — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan prioritas pembangunan yang ia tekankan sejak awal: kesehatan warga harus tuntas hingga ke akar persoalannya.
Di hadapan ribuan kader PKK pada peringatan HKG PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan HKN ke-61 di Gedung Sabuga, Selasa (18/11/2025), KDM menyampaikan langkah baru yang lebih terarah yakni memaksimalkan peran PKK dan aparatur desa sebagai tulang punggung penanganan stunting.
Meski angka stunting di Jabar terus menurun, KDM menilai pekerjaan belum selesai. Ia meminta Bappeda Jabar memastikan anggaran tersedia bagi kader PKK untuk melakukan pendataan kesehatan warga secara menyeluruh.
Dari data itu, pemerintah akan menghitung biaya penanganan satu per satu penyakit prioritas.
“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa, lepra berapa, TBC berapa. Itu akan kami biayai sampai selesai, dan yang jadi pemandunya adalah kader PKK,” ujar KDM.
Nada tegasnya menegaskan bahwa PKK bukan sekadar organisasi perempuan, tetapi struktur sosial yang bisa bergerak cepat di level keluarga.
Dana Desa Didorong Fokus pada Kesehatan Warga
KDM juga menyinggung porsi dana desa. Setelah pembangunan infrastruktur desa banyak diambil alih oleh Pemprov Jabar, pemerintah desa kini diminta mengalihkan energi pada persoalan kesehatan warganya. Stunting, kata KDM, harus menjadi salah satu prioritas utama.
Menurutnya, desa memegang peran strategis: mereka mengenal betul kondisi keluarga, tingkat risiko, serta hambatan yang dialami warga. Dengan PKK sebagai pendamping dan pemandu, jaringan kerja di tingkat desa diyakini lebih efektif menjalankan intervensi mulai dari edukasi, pendampingan ibu hamil, hingga pemenuhan gizi anak.
PKK Diingatkan Tetap Menjadi Penjaga Ruang Sosial
Dalam momentum HKG ke-53, KDM juga mengingatkan kembali tugas fundamental PKK sebagai elemen yang membebaskan warga dari problem sosial. Bagi KDM, keberadaan PKK adalah mesin pelayanan masyarakat, bukan seremonial.
Dengan model kerja berbasis pendataan, pendampingan, dan penanganan terukur, Pemprov Jabar berharap program penurunan stunting berjalan lebih presisi—dan membawa Jawa Barat lebih cepat keluar dari masalah kesehatan yang menahun.***
