Bandung, BandungOke.com — Dengan jumlah penduduk mencapai 51 juta jiwa, Jawa Barat memikul beban besar dalam upaya menekan stunting.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa penanganan masalah gizi ini tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan satu instansi. Semua pihak, dari kabupaten/kota hingga masyarakat, diminta terlibat penuh.
Seruan itu ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2025 di Bale Asri Pusdai Bandung, Kamis (20/11/2025).
“Jadi kita ‘keroyokan’, kita harus serius (menghadapi stunting),” ujar Erwan.
Upaya massif itu menunjukkan hasil signifikan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Barat turun dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024—penurunan sebesar 5,8 persen, yang menjadi capaian terbaik secara nasional.
“Angka penurunan ini menjadi penurunan tertinggi di Indonesia dan kita mendapat apresiasi sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik dari Pemerintah Pusat melalui Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Erwan.
Ia menekankan bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan. Masalah ini berhubungan langsung dengan kualitas generasi mendatang yang akan menopang bonus demografi Indonesia.
Stunting, kata Erwan, merusak fondasi sumber daya manusia sejak dini. Anak yang mengalaminya bukan hanya tumbuh pendek, tetapi menghadapi risiko gangguan perkembangan otak dan kerentanan penyakit.
“Anak yang mengalami stunting rentan terkena penyakit hingga sulit berprestasi sehingga usia produktifnya akan kurang optimal. Lebih jauh, dari sisi produktivitas, stunting dapat menyebabkan kerugian negara,” pungkasnya.
Dengan capaian penurunan yang signifikan, Jawa Barat kini berada pada persimpangan penting: mempertahankan momentum dan memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar atas gizi, kesehatan, dan masa depan yang layak.***
