Bandung, BandungOke – Peringatan Hari Ibu kembali membuka ruang refleksi tentang posisi perempuan dalam politik kebangsaan Indonesia.
Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Senin, 15 Desember 2025, anggota MPR RI Nurul Arifin menempatkan keluarga—terutama ibu—sebagai simpul penting yang kerap luput dalam perbincangan politik arus utama.
Di tengah diskursus kebangsaan yang sering didominasi narasi negara, regulasi, dan elite politik, Nurul mengingatkan bahwa fondasi paling awal politik kebangsaan justru tumbuh di ruang domestik.
Di sanalah nilai Pancasila, kebhinekaan, dan semangat kebangsaan pertama kali diperkenalkan, bukan melalui pidato kenegaraan, melainkan lewat teladan sehari-hari.
Menurut politisi senior Partai Golkar itu, pendidikan karakter tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada sekolah atau negara.
Keluarga—dengan ibu sebagai aktor utamanya—menjadi arena awal pembentukan kesadaran kebangsaan generasi muda.
“Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dari rahim dan asuhan ibu, nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan kemanusiaan mulai dikenalkan,” ujar Nurul Arifin.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan dimensi politik dari peran perempuan di ranah keluarga.
Dalam konteks ini, ibu tidak sekadar menjalankan fungsi domestik, melainkan menjalankan peran strategis dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai konstitusional bangsa.
Nurul menilai, Empat Pilar MPR RI—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—berpotensi kehilangan daya ikat jika hanya dipahami sebagai konsep normatif.
Tanpa internalisasi di tingkat keluarga, pilar-pilar tersebut mudah tereduksi menjadi hafalan administratif.
Peran ibu, kata Nurul, menjadi jembatan antara politik negara dan praktik sosial sehari-hari. Dari rumah, para ibu ikut menentukan apakah nilai gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan tetap hidup atau justru tergerus oleh individualisme dan polarisasi sosial.
“Kalau kita ingin bangsa ini kuat, maka perkuatlah peran ibu. Ibu adalah agen perubahan yang melestarikan jati diri bangsa dari generasi ke generasi,” kata Nurul.
Dalam lanskap politik kebangsaan kontemporer, tantangan tersebut semakin kompleks. Arus digitalisasi dan media sosial, menurut Nurul, membuat anak-anak dan remaja terpapar beragam nilai secara instan—tidak semuanya sejalan dengan semangat kebangsaan dan kemanusiaan.
Di titik ini, keluarga kembali menjadi benteng terakhir. Keteladanan ibu di rumah dinilai krusial untuk menjaga orientasi nilai generasi muda agar tidak sepenuhnya dibentuk oleh algoritma dan wacana instan di ruang digital.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dikemas menjelang Hari Ibu itu sekaligus menjadi kritik implisit terhadap cara pandang politik yang terlalu menitikberatkan perubahan pada kebijakan negara.
Bagi Nurul, pembangunan kebangsaan membutuhkan kerja simultan antara negara dan keluarga.
“Negara boleh berganti kebijakan, zaman boleh berubah, tapi nilai kebangsaan harus terus hidup. Dan penjaga terdepan nilai itu adalah para ibu,” tutur Nurul Arifin.
Dalam konteks tersebut, isu perempuan dan keluarga tidak lagi berada di pinggiran politik kebangsaan. Keduanya justru menjadi pusat dari upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai dasar bangsa di tengah perubahan sosial yang kian cepat.***
