Jakarta, BandungOke.com – Untuk tahun ketiga berturut-turut, PT Bio Farma (Persero) kembali menempati posisi tertinggi dalam peta keterbukaan informasi publik nasional.
Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, BUMN farmasi ini kembali menyandang predikat Informatif—kategori paling atas dengan rentang nilai 90–100.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisioner KIP RI Samrotunnajah Ismail dan diterima langsung oleh Direktur Produksi dan Supply Chain Bio Farma, Sri Harsi Teteki, di Jakarta, 15 Desember 2025.
Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola BUMN, capaian ini menandai konsistensi Bio Farma dalam mengelola informasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Ketua KIP RI Donny Yoesgiantoro menegaskan, keterbukaan informasi publik semestinya tidak diperlakukan sebagai sekadar pemenuhan dokumen atau kewajiban administratif tahunan.
“Keterbukaan informasi seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum. Jika dijalankan dengan komitmen, keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan membuka peluang investasi,” ujar Donny dikutip Selasa (16/12/2025)
Pandangan serupa disampaikan Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI Rospita Vici Paulyn. Menurutnya, keterbukaan yang dijalankan secara terukur adalah fondasi penting bagi tata kelola yang berintegritas.
“Keterbukaan informasi yang terukur bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menghargai hak publik untuk mengetahui. Ini akan mendorong pemerintahan yang transparan dan masyarakat yang semakin kritis,” jelas Rospita.
Bagi Bio Farma, penghargaan ini dibaca sebagai cermin konsistensi internal. Sri Harsi Teteki menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan.
“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen bersama dalam menghadirkan layanan informasi publik yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Bio Farma akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Sri Harsi Teteki.
Sebagai BUMN di sektor farmasi dan life science, Bio Farma memperkuat sistem pengelolaan informasi publik yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan digital.
Transparansi tak lagi diposisikan sebagai beban regulatif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga kredibilitas perusahaan di tengah tuntutan publik yang kian kritis.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sendiri merupakan puncak dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi KIP yang dimulai sejak September 2025.
Prosesnya meliputi pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), tahapan presentasi, hingga penilaian akhir oleh tim independen yang melibatkan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, dan unsur masyarakat.
Predikat Informatif yang kembali diraih Bio Farma menjadi penanda penting: di tengah dorongan reformasi BUMN, keterbukaan informasi mulai bergeser dari kewajiban administratif menuju budaya kerja—yang bukan hanya patuh aturan, tetapi juga membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.***
Editor : Deny Surya
