Bandung, BandungOke — Di tengah ruang pendopo yang tenang, doa mengalun dari umat Hindu Kota Bandung.
Di hadapan mereka, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan satu hal: pemerintah kota tidak ingin abai pada kebutuhan warganya, termasuk fasilitas krematorium dan sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
Farhan menyebut, Pemkot Bandung memiliki sekitar 12.000 hamparan aset yang bisa dipertimbangkan. “Kalau menemukan lahan yang sesuai, kami proses,” ujarnya. Di balik kalimat itu, tersirat sikap kehati-hatian—sekaligus komitmen agar pembangunan tidak berhenti menjadi wacana.
Rencana krematorium bukan sekadar infrastruktur pelayanan kematian. Bagi umat Hindu, ini adalah pengakuan ruang dan keberadaan di tengah kota yang tumbuh sebagai kota multikultur. “Semoga semua upaya ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa,” kata Farhan.
Ketua PHDI Kota Bandung, I Ketut Adi Purnama, menyebut rencana tersebut sebagai simbol Bandung Kota Harmoni. Hingga kini, umat Hindu belum memiliki fasilitas ibadah dan layanan kremasi yang difasilitasi pemerintah daerah.
“Sampai saat ini, pura di Kota Bandung difasilitasi oleh TNI,” ujarnya.
PHDI bahkan masih berjalan tanpa kantor sekretariat sendiri. Karena itu, harapan pun menggantung pada kepemimpinan kota saat ini. “Kami berharap sejarah baru bisa terukir,” kata Ketut.
Lebih dari sekadar bangunan, krematorium ini diharapkan menjadi penanda: bahwa pelayanan publik semestinya hadir bagi semua warga—tanpa harus menunggu menjadi mayoritas.
Dan di Bandung, harmoni sedang dirawat pelan-pelan — lewat ruang, layanan, dan kebijakan yang ingin lebih inklusif.***
