Bandung, BandungOke – Di penghujung 2025, wajah pendidikan Jawa Barat tampil dalam bayang-bayang paradoks. Akses pendidikan diperluas, pintu sekolah dibuka selebar-lebarnya, namun kualitas pembelajaran justru terperosok ke titik paling rawan dalam satu dekade terakhir.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Yomanius Untung, memilih menyampaikan kenyataan itu tanpa tedeng aling-aling.
“Jangan berharap bicara kualitas pendidikan di tahun sekarang,” katanya tegas dalam Diskusi Forum Wartawan Pendidikan (FWP) Jabar, Selasa (30/12/2025), di Bandung.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik, melainkan diagnosis atas arah kebijakan pendidikan yang terjebak pada jargon “gratis”, sementara kapasitas fiskal provinsi runtuh di tengah jalan.
Akses Pendidikan Digas— Kelas Padat, RKB Dikebut, USB Diperbanyak
Belakangan ini Pemprov Jabar mendorong penambahan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB) secara masif.
Kapasitas rombongan belajar bahkan dipaksa melebar hingga 48–50 siswa per kelas, jauh melampaui standar. “Semata-mata itu upaya memberikan ruang kepada masyarakat desil 1 sampai desil 4 agar bisa merasakan pendidikan gratis,” ujar Untung.
Di atas kertas, kebijakan ini terdengar populis dengan akses yang makin terbuka, angka putus sekolah ditekan, dan keluarga miskin mendapat prioritas.
Namun di balik itu, kualitas pembelajaran membayar harga paling mahal.
Ruang kelas padat, guru terbebani, interaksi belajar menyempit sementara manuver fiskal pemerintah provinsi semakin terbatas.
Kapasitas Fiskal Jabar Ambruk — Pendidikan Jadi Korban Pertama
Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menyeret sebagian besar pajak kendaraan bermotor sekitar Rp 5,9 triliun ke kabupaten/kota. Transfer ke daerah ikut terkoreksi.
APBD Jabar menyusut dari hampir Rp 40 triliun menjadi sekitar Rp 31,2 triliun.
“Artinya kapasitas fiskal kita berkurang, dan bidang pendidikan terkoreksi cukup signifikan,” ucap Untung.
Di titik inilah paradoks itu membesar dimana
akses diperluas, tapi biaya operasional sekolah tak pernah cukup bahkan sekadar memenuhi standar layanan minimum.
Untung membeberkan kondisi faktual dimana;
– Dana BOS pusat hanya menutup ±20 persen kebutuhan
– BOPD provinsi sekitar 40 persen
– Sekolah negeri tanpa sumber pendanaan lain
Sisanya? Menggantung.
Sekolah Gratis: Populer di Permukaan — Tapi Menggerus Mutu Lulusan
Untung menyebutnya terang-terangan sebagai “potret buram” pendidikan Jawa Barat.
“ Kedengarannya enak, populer, tapi sesungguhnya mengorbankan kualitas lulusan,” ujarnya.
Ia mengutip hasil penelitian yang menyebutkan kualitas lulusan SMA dan SMK Indonesia setara lulusan SMP di Filipina
bukan karena kemampuan siswa rendah tapi karena sistem pendidikan dibiarkan berjalan di bawah standar kelayakan.
Guru bekerja dalam keterbatasan, laboratorium berstatus formalitas dan pembelajaran merosot ke sekadar rutinitas administratif.
Reaktivasi SPP 2026: Jalan Pahit yang Mulai Diakui
Di tengah kebuntuan fiskal, wacana pahit kini muncul reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri mulai 2026.
Bukan menyasar siswa miskin, melainkan kelompok menengah-atas yang dinilai masih mampu.
“Desil 1 sampai desil 4, bahkan bisa ditambah desil 5, tidak boleh disentuh.
Tapi desil 6 sampai desil 10 wajib diaktifasi SPP-nya,” kata Untung.
Logikanya sederhana dan keras dimana
akses tetap dijaga untuk kelompok rentan
kualitas pembelajaran dipulihkan lewat kontribusi terukur. Sehingga sekolah tidak lagi bergantung pada satu sumber dana
Untung menyebut 2026–2027 harus menjadi titik balik. Tahun ketika kualitas baru bisa ditebus kembali, setelah prioritas fiskal bergeser.
Masalah Transparansi Masih Gelap, Media Kerap Tertahan di Pintu Informasi
Ketua FWP Jabar, Ahmad Mualif, menyoroti sisi lain yang tak kalah krusial yakni
minimnya keterbukaan informasi di sektor pendidikan.
“Ya ada saja oknum pejabat Disdik Jabar, Kepala Cadisdik, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang sulit menerima kami,” ujarnya.
Padahal, media memegang peran kontrol sosial, mengawal kebijakan, membuka ruang koreksi publik dan memastikan keputusan anggaran tidak berjalan dalam sunyi birokrasi.
2025: Tahun Refleksi Keras — Antara Keberpihakan Akses dan Luka Kualitas
Diskusi FWP Jabar menandai titik refleksi yang jujur dimana Pendidikan Jawa Barat sedang berada di persimpangan tajam.
Membuka akses seluas-luasnya
atau menyelamatkan kualitas pembelajaran
Selama 2025, pemerintah memilih akses.
Kualitas terpaksa mundur selangkah bahkan lebih.
Namun 2026 menghadirkan keputusan pahit:
apakah publik siap menerima kembalinya SPP bagi kelompok mampu, demi menjaga mutu?
Pertanyaan itu menggantung menjadi pekerjaan rumah bersama antara DPRD, pemerintah provinsi, sekolah, dan masyarakat.
Yang jelas, satu hal sudah ditegaskan Untung yakni pendidikan tak bisa selamanya gratis bila kualitas terus dijadikan tumbal.***
