Sumedang, BandungOke — Program vaksinasi influenza untuk 1.134 praja dan pegawai IPDN yang diberangkatkan sebagai Tim Satgas Kemendagri ke Aceh Tamiang menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan layanan publik pasca bencana.
Bio Farma menyatakan telah menyediakan lebih dari 1.000 dosis vaksin influenza untuk kebutuhan tersebut.
Langkah ini penting, namun juga membuka ruang pertanyaan apakah vaksinasi influenza cukup menjawab kompleksitas risiko kesehatan di wilayah bencana? Ataukah ia lebih berfungsi sebagai simbol kesiapan birokrasi negara?
Mandat Pemulihan Layanan Publik
Rektor IPDN, Halilul Khairi, menegaskan bahwa pengerahan praja dan pegawai merupakan mandat langsung dari Kementerian Dalam Negeri.
Ia menyebut tugas utama Satgas adalah mengaktifkan kembali fungsi pemerintahan dasar di wilayah terdampak.
“Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri, kami mendapat mandat untuk menurunkan praja serta pegawai pendamping dari IPDN sebanyak 1.134 personil ke Aceh Tamiang untuk mengaktifkan kembali layanan publik yang terdampak bencana, seperti kantor pemerintahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya bagi perlindungan kesehatan Tim Satgas Kemendagri selama bertugas di sana,” kata Halilul. Rabu (7/1)
BandungOke mencatat Aceh Tamiang sebagai wilayah pascabencana hingga saat ini menghadapi persoalan klasik yakni akses air bersih, kepadatan pengungsian, sanitasi buruk, dan minim fasilitas kesehatan.
Dalam konteks itu, risiko penyakit infeksi pernapasan termasuk influenza memang meningkat.
Namun persoalannya lebih struktural, dimana bencana memicu penurunan daya tahan tubuh masyarakat, pengungsi menghadapi kelelahan dan stres berkepanjangan dan distribusi logistik kesehatan sering tidak merata.
Program vaksinasi untuk Satgas hadir di tengah situasi tersebut. Memberi proteksi pada petugas, namun belum tentu menjawab kebutuhan kesehatan warga pengungsi secara langsung.
Bio Farma: Proteksi Preventif untuk Petugas Lapangan
Direktur Pemasaran Bio Farma, Kamelia Faisal, menyatakan vaksinasi influenza diproyeksikan sebagai upaya perlindungan bagi tim yang bekerja di lapangan.
“Kami berkomitmen menghadirkan solusi preventif bagi tim Satgas yang rentan terpapar penyakit selama bertugas di daerah bencana. Melalui kegiatan vaksinasi ini, kami berharap para petugas dapat secara optimal mempercepat pemulihan pasca bencana, dan layanan publik segera aktif kembali di daerah bencana,” terang Kamelia.
Bio Farma menegaskan komitmen bersinergi dengan pemerintah dalam pemulihan bencana.
Di satu sisi, langkah ini memperlihatkan peran BUMN farmasi dalam kebijakan kesehatan publik.
Namun di sisi lain, belum tampak kejelasan apakah vaksinasi influenza juga diberikan pada tenaga kesehatan lokal, atau
masyarakat pengungsi juga menjadi sasaran perlindungan serupa.
Pertanyaan ini penting sebab risiko penularan influenza paling besar justru muncul di area pengungsian, bukan hanya pada aparat negara.
Influenza sebagai Ancaman Epidemi di Wilayah Krisis
Influenza memang kerap menjadi penyakit yang mudah menyebar di zona bencana.
Lingkungan lembab, kurang gizi, dan kepadatan tempat tinggal pengungsi mempercepat transmisi virus.
Bio Farma menyebut ini sebagai alasan dasar program vaksinasi. Namun, pendekatan kesehatan di daerah bencana seharusnya berjalan dalam satu paket yakni pemenuhan sanitasi dan air bersih, penyediaan layanan kesehatan primer dan pemeriksaan epidemiologi berbasis kebutuhan warga.
Vaksin influenza untuk Satgas dapat dinilai penting tetapi keadilan akses kesehatan bagi warga terdampak tetap menjadi isu utama.***
