BANDUNG, BandungOke — Pemerintah Kota Bandung mulai menggaungkan program sirkular yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, urban farming, dan pemenuhan gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat).
Namun, pengakuan bahwa program ini “belum resmi” berjalan justru mengisyaratkan satu hal: kebijakan besar ini masih bertumpu pada eksperimen lapangan, bukan sistem yang mapan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui tantangan utama program ini adalah belum meratanya keberadaan Dahsat di tingkat RW.
“Kalau Buruan Sae dan pengolahan sampah, rata-rata di kelurahan sudah ada. Yang sekarang kita pastikan dulu adalah dapur sehat atasi stunting di tingkat kelurahan,” ujar Farhan, Sabtu (10/1)
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa integrasi antarsektor—lingkungan, pangan, dan kesehatan—belum sepenuhnya sinkron. Padahal, konsep sirkular menuntut rantai yang utuh, bukan simpul-simpul yang berjalan sendiri-sendiri.
Masalah lain muncul di wilayah dengan keterbatasan lahan. Farhan menyebut Pemkot akan menyiapkan skema khusus bagi kelurahan padat.
“Memang ada beberapa kelurahan yang kesulitan lahan. Nah, ini nanti ada penanganan khusus, tidak bisa disamakan dengan kelurahan yang lahannya memadai,” katanya.
Namun, hingga kini, skema khusus itu masih berada di level wacana. Tanpa desain kebijakan yang rinci, program sirkular berisiko hanya menjadi etalase kebijakan hijau tanpa daya ungkit struktural.
Secara konsep, alur yang ditawarkan Pemkot cukup progresif: sampah organik diolah menjadi kompos, digunakan untuk urban farming, hasil panen dimanfaatkan dapur sehat, lalu sisa dapur kembali diolah.
“Sebetulnya masing-masing program sudah berjalan sendiri-sendiri. Tinggal kita buat pola integrasinya saja,” kata Farhan.
Masalahnya, justru di kata “tinggal” itulah tantangan terbesar berada. Integrasi kebijakan lintas sektor di level kota membutuhkan regulasi, anggaran, dan indikator kinerja yang jelas—bukan sekadar niat baik.
Di tingkat makro, Pemkot Bandung juga berencana mengirim sampah ke pabrik RDF di luar kota sebagai bahan bakar alternatif industri.
“Banyak pabrik besar, terutama yang pakai mesin uap, itu pakai batu bara. Untuk mengurangi biaya, mereka membangun fasilitas RDF. Ke sanalah sampah kita kirim,” ujar Farhan.
Kebijakan ini berpotensi mengurangi beban TPA, tetapi juga memunculkan pertanyaan: apakah Bandung sedang membangun kemandirian pengelolaan sampah, atau sekadar memindahkan masalah ke wilayah lain?
Program sirkular Pemkot Bandung berada di persimpangan. Ia bisa menjadi model kebijakan lingkungan dan ketahanan pangan perkotaan, atau justru terjebak sebagai jargon kebijakan tanpa eksekusi solid. Jawabannya bergantung pada satu hal: keberanian Pemkot mengubah eksperimen menjadi sistem.
