Bandung, BandungOke – Wacana perubahan status Kebun Binatang Bandung kembali mengemuka setelah Wali Kota Bandung Farhan membuka tiga opsi masa depan kawasan konservasi di jantung Kota Kembang itu.
Di satu sisi, pemerintah kota berbicara tentang optimalisasi ruang kota. Di sisi lain, pengelola kebun binatang menyebut opsi itu berpotensi mereduksi fungsi konservasi yang selama ini justru jarang dibicarakan secara utuh dalam diskursus publik.
Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafei yang akrab disapa Aan, menegaskan bahwa Kebun Binatang Bandung, bukan sekadar ruang rekreasi yang bisa dipereteli fungsinya sesuai selera rezim kebijakan yang sedang berkuasa.
“Bandung Zoo saat ini sudah berstatus Grade B, dengan koleksi sekitar 711 satwa dari berbagai taksa. Ini bukan taman kota biasa,” ujar Aan kepada BandungOke, Rabu (14/1)
Pernyataan itu penting ditekankan karena dalam sistem pengelolaan kebun binatang nasional, status Grade B bukan label sembarangan. Ia mensyaratkan luasan lahan, keragaman satwa, hingga fungsi konservasi dan edukasi yang terukur.
Mengubah status kebun binatang menjadi taman kota atau taman tematik seperti taman burung berarti memangkas standar itu secara struktural.
“Kalau statusnya diturunkan, maka identitas Bandung Zoo otomatis hilang. Tidak bisa lagi disebut kebun binatang karena tidak memenuhi standar luasan dan koleksi satwa,” kata Aan.
RTH Sudah Ada, Konservasi yang Terancam
Salah satu argumen yang kerap dipakai untuk membenarkan perubahan status adalah kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH). Namun, klaim ini justru dibalik oleh pengelola.
Dengan luas hampir 14 hektar, Kebun Binatang Bandung sejak lama telah berfungsi sebagai RTH aktif di tengah kepadatan Kota Bandung.
“Dari sisi fungsi ruang terbuka hijau, kami sudah menjalankan itu. Vegetasi, tutupan hijau, dan ekosistemnya sudah terbentuk puluhan tahun,” ujar Aan.
Persoalannya, menggeser fungsi kebun binatang menjadi taman kota tidak otomatis memperkuat ekologi kota. Justru, ada risiko hilangnya sistem konservasi satwa yang sudah berjalan, termasuk program breeding spesies langka seperti Tapir.
Bandung Zoo saat ini dikenal sebagai salah satu rujukan nasional dalam pengembangbiakan tapir. Bahkan, pengelola tengah merintis kebun binatang ini sebagai Pusat Studi Tapir.
Sebuah capaian yang ironis jika kemudian dipangkas oleh kebijakan yang hanya melihat lahan sebagai ruang kosong yang bisa diubah fungsi sewaktu-waktu.
“Kami ini bukan hanya memelihara satwa, tapi juga menjadi tempat konservasi dan penelitian. Tapir adalah salah satu fokus kami, dan itu diakui secara nasional,” kata Aan.
Dari Ikon Kota ke Sekadar Taman?
Di luar aspek teknis, ada dimensi simbolik yang tak kalah penting. Kebun Binatang Bandung telah berdiri sejak era kolonial dan menjadi bagian dari memori kolektif warga kota. Bagi pengelola, menurunkan statusnya sama dengan menghapus satu ikon kota secara perlahan.
“Ini ikon Kota Bandung. Di banyak kota besar dunia, kebun binatang justru dipertahankan sebagai kebanggaan kota, bukan dihilangkan,” ujar Aan.
Di dalam kawasan itu pula hidup Salma, gajah Sumatera betina berusia sekitar 55 tahun—salah satu satwa tertua yang menjadi saksi sejarah panjang kebun binatang. Fakta ini menegaskan bahwa kebijakan soal kebun binatang bukan hanya soal tata ruang, tapi juga soal tanggung jawab etis terhadap makhluk hidup yang telah lama bergantung pada sistem yang ada.
Kebijakan yang Perlu Lebih dari Sekadar Opsi
Polemik ini menunjukkan satu hal: opsi kebijakan yang dilempar ke ruang publik belum sepenuhnya dibarengi dengan kajian ekologis, konservasi, dan pendidikan yang komprehensif.
Mengubah status kebun binatang bukan keputusan administratif biasa, melainkan langkah yang berdampak jangka panjang terhadap konservasi satwa, riset ilmiah, dan identitas kota.
“Harapan kami jelas, Kebun Binatang Bandung tetap dipertahankan sebagai kebun binatang, bukan direduksi menjadi fungsi lain,” tegas Aan.
Pertanyaannya kini bukan sekadar opsi mana yang dipilih Wali Kota, melainkan: apakah kebijakan kota akan berpihak pada konservasi berbasis pengetahuan, atau tunduk pada logika simplifikasi ruang kota yang mengorbankan fungsi strategis jangka panjang?
