Bandung, BandungOke — Ruang siber telah berubah menjadi medan tempur aktif.
Serangan digital tak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur, terkoordinasi, dan berpotensi disponsori negara.
Dalam konteks inilah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelaraskan strategi pertahanan siber nasional bersama PT Len Industri (Persero), untuk menutup celah kerentanan sistem pertahanan dan infrastruktur kritikal Indonesia.
Pertemuan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dengan Direktur Teknologi & Manajemen Risiko Len Industri Amalia Maya Fitri menandai fase penguatan postur pertahanan siber nasional.
Kolaborasi ini difokuskan pada pengamanan sistem strategis negara, mulai dari sektor pertahanan, industri vital, hingga jaringan digital yang menopang stabilitas nasional.
Nugroho menegaskan bahwa ancaman siber kini menjadi bagian dari spektrum konflik modern.
Serangan siber dapat melumpuhkan sistem komando, merusak rantai logistik, hingga menciptakan instabilitas nasional tanpa satu pun peluru ditembakkan.
“BSSN memandang kolaborasi dengan industri strategis nasional seperti Len sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan siber nasional yang kokoh,” kata Nugroho dalam keterangan persnya, Senin (9/2/2026)
Ia menekankan bahwa kedaulatan negara di ruang digital hanya dapat dicapai melalui penguasaan teknologi siber dalam negeri.
Ketergantungan pada sistem asing dinilai membuka peluang infiltrasi dan sabotase digital.
“Indonesia harus mampu mengembangkan, mengoperasikan, dan mengamankan teknologi sibernya secara mandiri dengan melibatkan ekosistem nasional,” ujarnya.
Dari kubu industri pertahanan, Amalia Maya Fitri menyatakan Len siap menjadi bagian dari garis depan pertahanan siber nasional.
Menurut dia, medan tempur siber menuntut kesiapsiagaan kolektif lintas sektor.
“Keamanan siber nasional pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi yang erat dan berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan,” ujar Amalia.
Selain penyelarasan kebijakan, BSSN dan Len membahas pembangunan kapabilitas pertahanan siber berlapis, termasuk pengembangan solusi lokal, sistem sertifikasi keamanan, serta kesiapan sumber daya manusia.
Kolaborasi ini diproyeksikan membentuk tameng siber nasional untuk menghadapi eskalasi konflik digital yang kian agresif dan sulit dideteksi.***
