Jakarta, BandungOke – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji melempar gagasan yang terdengar sederhana.
Kantor DPD Golkar harus menjadi “rumah rakyat”.
Namun, di tengah kompetisi elektoral yang makin padat, ide ini bisa dibaca sebagai strategi memperpendek jarak partai dengan warga.
“DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar sedang merancang petunjuk pelaksanaan untuk memanfaatkan secara maksimal kantor-kantor DPD Partai Golkar se-Indonesia,” katanya. Selasa (24/2/2026)
Kami ingin kantor DPD Partai Golkar se-Indonesia betul-betul menjadi rumah rakyat, tempat rakyat menyampaikan aspirasinya, tempat rakyat mengadukan persoalannya, sekaligus tempat rakyat mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi,” kata Sarmuji.
Pernyataan itu disampaikan usai membuka Ramadhan Fest UMKM di Tulungagung. Di sana, kantor partai tak hanya menjadi ruang rapat, melainkan lokasi pelatihan kesehatan, kursus keterampilan, hingga kurasi produk usaha kecil.
Sarmuji menyebut langkah itu sebagai komitmen menjadikan kantor partai ruang hidup yang produktif.
Secara politik, pendekatan ini menandai pergeseran: dari partai sebagai mesin elektoral menjadi simpul layanan sosial.
Ketika partai membuka ruang interaksi rutin—penyuluhan kesehatan, pelatihan usaha, pendampingan UMKM—maka relasi dengan warga tak berhenti di musim kampanye.
Sarmuji bahkan menekankan dampak konkret program kurasi UMKM.
“Alhamdulillah, sedikit banyak sudah menampakkan hasilnya. Ada beberapa produk yang sudah diminati sampai ke Jakarta dan Surabaya,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan pemanfaatan teknologi, produk lokal bisa menembus pasar internasional.
Pertanyaannya, apakah transformasi ini berkelanjutan atau episodik? Jika konsisten, model “rumah rakyat” bisa menjadi infrastruktur sosial-politik yang mengakar.
Namun tanpa tata kelola jelas dan keterbukaan akses, kantor partai berisiko kembali menjadi ruang eksklusif elite.
Bagi Golkar, ujian sesungguhnya bukan pada slogan, melainkan pada konsistensi menghadirkan manfaat nyata di luar momentum politik.***
