Bandung, BandungOke — Wacana pemerintah mengalihkan pembelajaran tatap muka ke sistem daring demi penghematan energi menuai kritik keras dari Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI).
Organisasi alumni pendidikan itu menilai kebijakan tersebut berisiko mengulang kesalahan masa pandemi penurunan kualitas pembelajaran dan meningkatnya ketimpangan pendidikan nasional.
Ketua Umum PP IKA UPI Amich Alhumami menegaskan, pendekatan efisiensi energi melalui pembelajaran daring bukan solusi yang tepat, terutama ketika dampak pendidikan jangka panjang jauh lebih mahal daripada penghematan yang dicapai.
Pengalaman pandemi Covid-19, menurutnya, telah memberikan bukti empiris kuat.
“Terjadi learning loss yang sangat signifikan. Sekolah bukan sekadar tempat belajar dan medium transfer materi pelajaran, tetapi ruang interaksi sosial untuk penanaman karakter, disiplin, dan etika yang mustahil dilakukan melalui layar kaca,” ungkap Amich dalam keterangan persnya, Senin 23 Maret 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga ruang sosial pembentuk karakter.
Ketika interaksi digantikan layar, proses pendidikan menjadi kering—sekadar distribusi materi tanpa penguatan nilai.
IKA UPI menyoroti tiga risiko utama jika pembelajaran daring diterapkan sebagai kebijakan penghematan energi.
Pertama, ancaman kesehatan mental dan adiksi digital. Pembelajaran daring berpotensi memperpanjang waktu anak di depan gawai, memicu kelelahan mental dan fisik.
“Bagi siswa, pembelajaran online akan menciptakan digital fatigue—situasi psikologis, kelelahan mental dan fisik akut akibat penggunaan perangkat teknologi digital dalam waktu sangat lama. Kondisi ini mengantarkan pada cognitive overload yang kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas hasil belajar,” tegas Amich.
Kedua, persoalan ketimpangan akses. Infrastruktur digital yang belum merata di Indonesia akan memperlebar jurang pendidikan antara kota dan daerah.
Siswa di wilayah 3T berisiko tertinggal semakin jauh, sementara keluarga berpenghasilan rendah kembali dibebani biaya kuota dan perangkat.
Ketiga, logika efisiensi yang dinilai keliru. Menurut IKA UPI, penghematan energi dari pengurangan mobilitas sekolah tidak sebanding dengan potensi kerugian jangka panjang akibat penurunan kualitas sumber daya manusia.
Penurunan skor PISA pascapandemi disebut sebagai peringatan nyata.
IKA UPI bahkan mengutip studi Hanushek & Woessmann (2020) yang menyebutkan setiap bulan kehilangan pembelajaran dapat berdampak pada penurunan pendapatan individu di masa depan hingga 3–5 persen.
Dampak agregatnya, produktivitas nasional bisa melemah dalam jangka panjang.
Alih-alih mendorong pembelajaran daring, IKA UPI menawarkan pendekatan alternatif: “Pedagogi Hijau” melalui Gerakan Sekolah Mandiri Energi.
Konsep ini menitikberatkan penghematan energi tanpa mengorbankan interaksi tatap muka.
“Jika bertujuan hemat BBM, jangan mengganti sekolah fisik dengan pembelajaran daring. Dorong siswa dan pengajar bersepeda atau berjalan kaki bagi yang jarak rumah-sekolah memungkinkan. Ini solusi paling logis dan rasional: hemat energi, menyehatkan fisik, dan membangun karakter mandiri,” tambahnya.
Konsep pedagogi hijau tidak sekadar solusi teknis, tetapi pendekatan pendidikan berkelanjutan. Selain menekan konsumsi energi, model ini juga mendorong gaya hidup sehat, mengurangi emisi, dan menanamkan nilai kemandirian pada peserta didik.
Dalam perspektif kebijakan, usulan ini menjadi kritik sekaligus tawaran jalan tengah: pendidikan tetap berjalan optimal, sementara agenda efisiensi energi tidak diabaikan.
Bagi IKA UPI, krisis energi seharusnya menjadi momentum memperkuat inovasi pendidikan, bukan alasan untuk mengurangi kualitasnya.***
