Bandung, BandungOke — Program rumah subsidi di Kota Bandung menjadi sorotan pada awal 2026 setelah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengakselerasi pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Proyek ini dinilai sebagai solusi konkret di tengah melonjaknya harga properti yang semakin sulit dijangkau oleh warga, khususnya generasi muda dan pekerja sektor formal.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan ribuan unit rumah susun sederhana milik (rusunami) di lokasi strategis dalam kota. Salah satu proyek utama yang tengah disiapkan berada di kawasan Sadang Serang, dengan rencana pembangunan gedung setinggi 20 lantai.
Dilansir dari akun IG Kementerian PKP, Sebanyak 1.208 unit hunian akan dibangun di atas lahan milik pemerintah kota seluas sekitar 3.456 meter persegi. Proyek ini ditujukan khusus bagi MBR, termasuk tenaga pengajar dan pekerja dengan penghasilan tetap yang belum memiliki rumah. Tingginya kebutuhan hunian layak di tengah kota menjadi alasan utama pemerintah mengarahkan pembangunan ke konsep vertikal.
Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), cicilan untuk unit rusunami ini diproyeksikan mulai dari kisaran Rp1 jutaan per bulan dengan tenor hingga 30 tahun. Skema ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan rumah.
Program pembangunan ini merupakan bagian dari target nasional sebanyak 350.000 unit rumah subsidi yang dicanangkan pemerintah pada periode 2025–2026. Selain pembangunan hunian baru, pemerintah juga menjalankan program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di berbagai wilayah di Bandung.
Sekitar 500 rumah di kawasan seperti Kopo dan Bojongloa Kaler telah direnovasi melalui kerja sama pemerintah dengan lembaga sosial. Program tersebut ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2026, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Antusiasme masyarakat terhadap program rumah subsidi ini terbilang tinggi. Lokasi yang berada di dalam kota serta akses yang dekat dengan pusat aktivitas menjadi daya tarik utama. Di sisi lain, harga rumah komersial yang terus meningkat membuat opsi subsidi menjadi pilihan paling realistis bagi banyak warga.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mulai mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Dengan konsep ini, diharapkan pemanfaatan ruang menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan aksesibilitas dan fasilitas publik.
Namun demikian, calon pembeli tetap harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penerima rumah subsidi wajib berstatus Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung, belum memiliki rumah, serta masuk dalam kategori MBR dengan penghasilan tetap.
Di tengah program tersebut, perbankan juga mulai menawarkan skema KPR bunga rendah untuk menarik minat pembeli. Pada 2026, sejumlah bank memberikan bunga tetap (fixed rate) mulai dari kisaran 2,6 hingga di bawah 5 persen dalam beberapa tahun pertama.
Sebagai gambaran, untuk rumah seharga Rp600 juta dengan uang muka 10 persen, cicilan KPR diperkirakan berada di kisaran Rp3,4 juta per bulan pada periode bunga tetap. Namun setelah masa fixed berakhir, cicilan berpotensi meningkat menjadi Rp5 hingga Rp6 juta tergantung kondisi suku bunga pasar.
Sejumlah bank seperti BRI, BNI, hingga Maybank menawarkan berbagai skema pembiayaan dengan bunga kompetitif. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk memahami skema bunga floating yang berpotensi naik setelah beberapa tahun.
Dengan meningkatnya kebutuhan hunian dan keterbatasan lahan, program rumah subsidi di Bandung diperkirakan akan menjadi rebutan. Pemerintah berharap proyek ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan perumahan di perkotaan.
