Kab.Bandung, BandungOke — Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan cadangan pangan nasional, khususnya beras, masih berada dalam kondisi aman hingga awal 2027.
Kepastian itu disampaikan Direktur Utama Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau distribusi bantuan pangan di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Sabtu, 23 Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.442 kepala keluarga menerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng Minyakita untuk kebutuhan dua bulan.
“Alhamdulillah, hari ini kita berada di Arjasari, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dalam rangka penyaluran bantuan pangan rutin dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyasar 33,2 juta penerima manfaat di seluruh tanah air,” ujar Ahmad Rizal.
Menurut Ahmad Rizal stok beras nasional saat ini mencapai 5,38 juta ton. Sementara khusus Jawa Barat, cadangan beras yang tersedia mencapai 845 ribu ton. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan stok pangan terbesar kedua setelah Jawa Timur.
“Jadi untuk Jawa Barat adalah lumbung pangan nomor dua setelah Jawa Timur. Terbesar satu Jawa Timur, yang nomor dua adalah Jawa Barat,” katanya.
Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ancaman krisis pangan maupun dampak perubahan iklim global terhadap produksi pertanian. Bulog, kata dia, memastikan distribusi dan cadangan pangan tetap terkendali.
“Masyarakat tidak perlu bimbang atau ragu. Stok pangan kita di seluruh tanah air hari ini sudah mencapai 5,38 juta ton. Ini sangat banyak dan bisa bertahan sampai awal tahun depan, diperkirakan sampai Maret atau April masih aman,” ujar Ahmad.
Selain memenuhi kebutuhan domestik, Jawa Barat juga disebut menjadi salah satu daerah pemasok beras untuk sejumlah wilayah lain di Indonesia, termasuk Riau dan Natuna.
“Sehingga saling mengisi, saling membantu, produk-produk dari Jawa Barat ini juga dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau lain,” katanya.
Ahmad Rizal juga menyebut Bulog telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI terkait rencana penambahan bantuan pangan untuk bulan berikutnya. Menurut dia, usulan tersebut telah mendapat persetujuan awal.
“Alhamdulillah dari putusan RDP tersebut disetujui oleh Komisi IV DPR RI dan mudah-mudahan hasil keputusan tersebut akan kami dorong ke rapat terbatas tingkat Menko Pangan,” ujarnya.
Dalam penyaluran bantuan, Bulog tetap mengacu pada data penerima manfaat dari Dinas Sosial. Warga penerima wajib membawa surat undangan resmi dan kartu identitas saat pengambilan bantuan.
“Jadi semua yang dapat bantuan pangan itu yang masuk desil 1 dan 3 dari Dinas Sosial masing-masing pemerintah daerah. Setelah dapat surat undangan, harus wajib membawa KTP,” kata Ahmad Rizal.
Bulog juga memastikan seluruh data penerima akan diverifikasi melalui aplikasi bantuan pangan agar distribusi tercatat dan dapat dipantau hingga tingkat pusat.***
