Bandung, BandungOke – Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara kembali memantik harapan sekaligus pertanyaan lama tentang arah kebijakan transportasi udara di Jawa Barat.
Di tengah belum optimalnya Bandara Kertajati, pemerintah pusat justru membuka peluang menghidupkan kembali denyut penerbangan komersial di jantung Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut instruksi reaktivasi datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai kunjungan kepala negara ke Bandung, 25 Mei 2026 lalu.
“Setelah Presiden berkunjung ke Kota Bandung, sore harinya saya mendapatkan kabar bahwa Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein dilakukan bersama-sama dengan Bandara Adi Sucipto,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (27/5).
Pernyataan itu menandai kemungkinan berubahnya arah kebijakan aviasi nasional setelah sebelumnya pemerintah mendorong konsentrasi penerbangan ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.
Namun hingga kini, Kertajati masih menghadapi persoalan konektivitas dan rendahnya okupansi penumpang.
Di sisi lain, Husein menyimpan memori kejayaan. Pada 2019, bandara ini melayani sekitar 3,8 juta penumpang, termasuk 800 ribu penumpang internasional.
Angka itu menjadi alasan mengapa Pemerintah Kota Bandung melihat reaktivasi sebagai mesin penggerak ekonomi baru.
“Kita ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung,” ujar Farhan.
Meski demikian, reaktivasi bandara bukan sekadar membuka kembali landasan pacu. Persoalan akses jalan, kepadatan kawasan utara Bandung, hingga potensi tumpang tindih dengan Kertajati menjadi pekerjaan besar yang belum sepenuhnya terjawab.
Farhan mengakui Pemkot Bandung kini menyiapkan pembenahan akses menuju bandara, termasuk jalur dari Tol Pasteur melalui kawasan PT Dirgantara Indonesia dan kompleks TNI AU.
Penyelesaian Jalan Layang Nurtanio juga disebut menjadi kunci memperlancar mobilitas menuju bandara.
Di balik optimisme itu, tersimpan tantangan pembiayaan. Kajian reaktivasi saat ini masih disusun Bappenas bersama pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penggunaan pinjaman luar negeri.
“Mudah-mudahan tahun ini mulai dihitung oleh Bappenas. Termasuk nanti menentukan sumber pembiayaan dan porsi investasi masing-masing,” kata Farhan.***
