BandungOKE
  • Kota Bandung
  • Jawa Barat
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Ragam
  • Dengar Radio!Baru
No Result
View All Result
BandungOKE
No Result
View All Result

Penambahan Hutang Luar Negeri di Kementrian Prabowo Untuk Belanja Alutsista Mendapatkan Kritik Keras Pengamat Politik Syarif Bastaman : Kenapa Dilakukan di Masa Kampanye?

Abdul Hadi
1 Desember 2023 - 15:41



Madania.co.id – Pengamat politik dan juga alumni Unpad Syarif Bastaman mencurigai adanya ketidakberesan anggaran belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari pinjaman luar negeri yang naik cukup signifikan di Kementrian Pertahanan (Kemenhan).

RelatedPosts

Anggota DPR RI Dorong Masyarakat Cipayung Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Posko Mudik BKKBN di Jalur Jabar: Dari Istirahat hingga Konseling Keluarga

Menginap Lebih Bermakna, De Braga by ARTOTEL Perkuat Konsep Berkelanjutan

Untuk itu, Syarif Bastaman mempertanyakan kegentingan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah US$25 miliar setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per dolar AS).  Terlebih untuk penambahan 5 Milyar USD pada belanja alutsista khusus tahun 2024.

“Gak ada yang genting dan karena itu urgensinya dipertanyakan. Apalagi Menhan kan Capres? Dan sekarang sudah masuk masa kampanye. Ini mencurigakan karena tahun-tahun lainnya tetap sesuai Renstra tanpa perubahan/peningkatan,” ucap pria yang akrab disapa Kang Iip ini.

Dia menambahkan, bau amis pun sangat tercium karena hak tersebut dianggarkan di masa kampanye. Terlebih, belanja Alutsista umummya melalui penunjukan langsung.

“Its a bit fishy! Ada bau amisnya karena dianggarkan di masa kampanye, sedangkan Menhan adalah capres. Karena pengadaan alutsista umumnya melalui pembelian atau penunjukkan langsung bukan melalui tender,” katanya.

Apalagi, kata dia, saat memberikan pengumuman itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pun nampak menunjukkan keberatan hati dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut. Sehingga muncul isu bahwa kabinet Indonesia Maju mulai hambar dan terpecah.

“Itu dia kelihatan sekali Bu Menkeu terpaksa mengikuti perintah kali ini. Karena ini merupakan realokasi anggaran. Memangnya urgent alutsista ini? Tapi masuk akal karena belanja alutsista kan tanpa tender!” ujarnya.

Dengan kondisi yang ada ini, Syarif Bastaman pun tetap berharap pemerintah tetap benar-benar dalam keadaan netral. Sehingga jangan ada kecenderungan mengarah ke negara kekuasaan atau negara seperti jaman Orba.

“Rakyat harus diedukasi secara massive bahwa ada praktek bernegara kita yang tidak lempeng, yang bengkok melenceng dan bisa membawa kita ke jaman gelap demokrasi lagi. Saatnya civil society dan kelas menengah bersuara keras untuk mencegah ini terjadi,” tuturnya. ***

Share220Tweet138Share55

Trending

Harga Sewa Kos di Bandung 2026
Ragam

Harga Sewa Kos di Bandung 2026, Daerah Ini Masih Terjangkau untuk Mahasiswa dan Karyawan

3 jam ago
umkm
Berita

UMKM Jangan Santai, Salah Kecil Soal Pajak Bisa Berujung Denda hingga Pidana

4 jam ago
Hidayat Nur Wahid Ungkap Asal-usul Halal Bihalal dan Konteks Kebangsaan
Ragam

Hidayat Nur Wahid Ungkap Asal-usul Halal Bihalal dan Konteks Kebangsaan

13 jam ago
Pengajuan KUR BRI di Bandung 2026
Berita

Pengajuan KUR BRI di Bandung 2026 Bisa Online, Ini Syarat dan Cara Lengkapnya

14 jam ago
Nina Fitriana Desak Pemkot Bandung Percepat Transformasi Angkot
Kota Bandung

Nina Fitriana Desak Pemkot Bandung Percepat Transformasi Angkot

14 jam ago
  • Redaksi
  • About
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
  • Pedoman Dewan Pers
  • Advertise
  • Contact Us

No Result
View All Result
  • Kota Bandung
  • Jawa Barat
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Ragam
  • Dengar Radio!