BandungOke – Komisi V DPRD Jawa Barat menggelar audensi dengan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) untuk menerima masukan dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran dan mutu pendidikan di Jabar.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., pada kesempatan ini memaparkan wacana untuk mengaktifasi kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, karena pembiayaan dari pemerintah kepada sekolah selama ini belum mencukupi. Selain itu, ia juga mendorong perlindungan terhadap kepala sekolah, terutama terhadap tekanan dari kelompok tertentu serta oknum APH, LSM, dan wartawan.
“Kita melihat kondisi mutu pendidikan sedang tidak baik, dan inti persoalannya adalah pembiayaan. Hal ini berdampak pada pembelajaran, mutu GTK, serta mutu siswa dan lulusannya yang bisa terdegradasi. Oleh karena itu, persoalan ini harus segera diatasi,” kata Untung kepada awak media yang tergabung pada Forum Wartawan Pendidikan Jabar, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (8/1/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semua pihak harus mulai berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan untuk menyongsong bonus demografi 2045. “Saya meminta kepada pengurus AKSI untuk membuat tim kecil dalam memutuskan argumentasi yang proporsional terkait aktivasi SPP dan perlindungan Kepala Sekolah,” imbuhnya.
Untung berharap, gagasan dan isu yang ada dilengkapi dengan pengalaman para pengajar di lapangan agar menjadi satu kesatuan yang utuh serta landasan yang kuat untuk mengaktifkan kembali SPP.
“Memang wacana aktivasi SPP tentunya melawan opini politis, tetapi saya harus membuka mata hati para politisi jika kampanye sekolah gratis berdampak mengorbankan masa depan anak-anak kita. Maka wacana dan keinginan ini harus diputuskan bersama dengan membuat klasifikasi pembiayaan yang tidak memberatkan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen DPP AKSI, Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd, menyambut baik dorongan untuk mengaktifkan SPP dan perlindungan kepala sekolah. Pasalnya, kondisi yang dialami kepala sekolah dengan anggaran yang terbatas juga disertai penekanan dari pihak dan kelompok lain yang kerap kali menuduh penyelewengan penggunaan dana BOS dan lainnya.
“Kepala Sekolah terancam, karena mereka mudah sekali menjadi pesakitan akibat laporan masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi V untuk menyikapi ini dengan kebijakan-kebijakannya,” kata Toto.
Lebih lanjut, Toto mengatakan bahwa kreativitas guru sering kali terganjal oleh masalah-masalah fundamental. Sering terjadi saat ini, guru atau Kepala Sekolah menjalani pemeriksaan aparat penegak hukum (APH) akibat pelaporan dari masyarakat atau pihak lain. “Kesejahteraan tidak hanya diukur dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kenyamanan. Di kondisi sekarang, ancaman dan rasa takut telah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, kami mendukung perlindungan terhadap kepala sekolah,” jelasnya.
Selain itu, terkait dorongan untuk mengaktifkan kembali SPP sekolah, Toto mengatakan bahwa hal itu merupakan gagasan yang diyakini dapat meningkatkan mutu pendidikan.
“Kami mendapatkan masukan dari Kepala Sekolah SMP, SMK, SLB, dan SMK Peternakan yang memiliki murid sedikit namun biaya operasionalnya besar. Sementara dana BOS dan BOPD tidak dapat mengcover semua kebutuhan. Oleh karena itu, saya pun menyampaikan bahwa diaktifkan SPP dapat menjadi cara untuk membantu pembiayaan sekolah,” tuturnya.
Sekadar diketahui, dalam kegiatan audensi ini dihadiri oleh, Ketua Umum DPP AKSI, Ketua AKSI Jabar, MKKS SMA Kabupaten Bandung Barat, MKKS SMA Kota Bandung, MKKS SMA Kabupaten Sumedang, MKKS SLB Kabupaten Bandung, MKKS SMK Jabar, MKKS SMA Kabupaten Sukabumi, MKKS Kabupaten Purwakarta, MKKS Kabupaten Indramayu, MKKS SMA Kota Bogor, MKKS Kabupaten Bogor, FKSS Kabupaten Bogor, dan lainnya.***
