BandungOke – Mendekati akhir masa jabatannya, Pj Wali Kota Bandung, A Koswara berwacana akan melakukan mutasi dan rotasi kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Meski disebutkan masih dalam bentuk usulan, namun sudah menuai kritik dari berbagai kalangan.
Salah satunya disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama. Ia menilai rencana rotasi dan mutasi ASN oleh Pj Wali Kota Bandung di masa akhir jabatannya, adalah hal yang tak etis.
“Rencana mutasi dan rotasi oleh Pj Wali Kota Bandung ini tidak etis. Seharusnya itu menunggu kepala daerah terpilih,” ungkap Aan Andi Purnama dikutip BandungOke dari radiosshati.com, Selasa 22 Januari 2025
Rotasi dan mutasi ASN di lingkungan Pemda, kata Aan Andi Purnama, merupakan kewenangan dari kepala daerah terpilih. Mengingat kepala daerah tersebut yang akan melaksanakan kepemimpinan dalam lima tahun ke depan.
Ia juga mengaku dirinya merasa heran dengan adanya wacana rotasi dan mutasi tersebut, apalagi dilakukan di masa akhir jabatannya.
“Jadi untuk ini bisa menunggu nanti oleh kepala daerah terpilih. Apalagi Pj ini juga sebenarnya tinggal 1 bulan lagi tapi kenapa melakukan rotasi dan mutasi,” katanya.
Lebih jauh, Legislator Partai Demokrat tersebut, berharap rotasi dan mutasi oleh Pj Wali Kota di lingkungan pemda tidak memiliki muatan kepentingan tertentu.
“Kita berharap rotasi dan mutasi tidak dilakukan oleh Pj, apalagi kalau ini ada muatan kepentingan tertentu,” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan Pengamat kebijakan publik, A. Tarmizi. Ia mengkritik tajam keputusan Penjabat (PJ) Walikota Bandung yang melakukan rotasi jabatan beberapa pekan menjelang pelantikan Walikota definitif hasil Pilkada 27 November 2024.
Ia menilai bahwa langkah tersebut berpotensi menciptakan ketidakstabilan di tubuh birokrasi sekaligus memunculkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
“Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, rotasi jabatan seharusnya dihindari pada masa transisi, apalagi ketika sudah ada pemimpin definitif yang segera dilantik,” tegas A. Tarmidzi sebagaimana dilansir Jayantara-News.
Ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pelayanan publik dan memastikan bahwa program yang telah berjalan tidak terganggu oleh perubahan struktur di saat yang sensitif. “Rotasi di saat mendekati transisi hanya akan menambah beban adaptasi bagi aparatur, yang seharusnya fokus mendukung kebijakan pemimpin baru,” tambah Tarmizi.
Di sisi lain, masyarakat Bandung memiliki ekspektasi besar terhadap Walikota definitif terpilih untuk mengatasi berbagai persoalan krusial di kota tersebut. Harapan mereka tertuju pada langkah strategis yang mampu memperbaiki pelayanan publik dan menuntaskan permasalahan pembangunan yang selama ini menjadi tantangan utama.
” Jadi keputusan rotasi ini pun menuai tanda tanya di tengah publik. Apakah langkah tersebut dilakukan demi efisiensi, atau justru menyimpan agenda lain di baliknya?” pungkas Tarmizi.***
