BandungOke – Dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Jawa Barat (Jabar), Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Jabar, Ricky Agusiady menyoroti masih adanya ketidakadilan perlakuan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam berbagai aspek, terutama terkait regulasi dan pendanaan.
Hal ini disampaikannya dalam sebuah pertemuan dengan Forum Wartawan Pendidikan (FWP) Jabar, di Sekretariat ABPPTSI Jabar, yang berada di Gedung Pascasarjana Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Jalan Surapati No 189, Kota Bandung baru-baru ini.
Ricky menyoroti ketidakadilan dalam rasio dosen dan regulasi penerimaan mahasiswa baru (PMB) di PTN. Ia pun memberikan contoh terkait PMB di PTN yang bisa menerima banyak mahasiswa (sampai puluhan ribu mahasiswa), serta bisa berlangsung sampai bulan Januari (jenjang S2). Sedangkan untuk PTS dibatasi sampai bulan Agustus, apabila melewati bulan itu masih melakukan penerimaan mahasiswa baru, PTS bisa dikenai sanksi, sebaliknya dengan dengan PTN.
“Ini tentu menjadi tantangan bagi PTS yang sangat bergantung pada jumlah mahasiswa untuk keberlangsungan operasional. Dimana 90 persen PTS hidup dari uang kuliah tunggal (UKT) karena masih sedikit PTS yang memiliki unit bisnis,” kata Ricky.
Sementara itu terkait masalah dosen, di mana dosen yang dibina oleh yayasan di PTS dapat tiba-tiba pindah tugas di PTN, apalagi tanpa ada lolos butuh. Oleh sebab itu ia menekankan perlunya komunikasi yang baik antara PTS dan PTN dalam situasi seperti ini. Mengingat biaya besar yang telah dikeluarkan PTS untuk investasi terhadap dosen tersebut.
Di samping itu regulasi terkait, syarat minimal lahan perguruan tinggi harus memiliki lahan 5.000 m² (untuk sekolah tinggi, Politeknik atau akademi), 8.000 m² (untuk Institut) dan 10.000 m² (untuk universitas) yang memberatkan badan penyelenggara. Pasalnya tidak sedikit kampus yang sudah berdiri lama berada di pusat kota dan sulit untuk memenuhi syarat tersebut, karena tidak ada lahan lagi (sudah penuh oleh perkantoran atau gedung), ataupun tidak ada biaya untuk pembangunan secara vertikal.
Kemudian berkenaan dengan sertifikasi dosen jangan dipersulit, kata Ricky setelah dosen memiliki masa kerja dua tahun dan menjadi dosen tetap bisa mengajukan jabatan fungsional (Jafung) sebagai asisten ahli, dua tahun kemudian sebagai lektor, dua tahun kemudian menjadi lektor kepala. “Jadi nggak usah ada lagi tes segala, dan tidak usah ada biaya tambahan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan, sumber daya manusia serta dana keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD, yang setiap tahun harus dilakukan audit. Termasuk monitoring dan evaluasi terkait penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pihaknya pun terus mengingatkan kepada seluruh PTS di Jabar untuk selalu taat azas, pasalnya rawan terhadap penyimpangan.
“Dana KIP untuk mahasiswa tidak boleh diganggu gugat oleh perguruan tinggi. Batasannya harus jelas, dan penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Berkenaan dengan mutu perguruan tinggi, Ricky menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, bukan hanya pemberian sanksi.
Intinya kata Ricky, ABPPTSI selalu mengingatkan, dalam mengelola PTS harus taat azas, kemudian wajib mengikuti pangkalan data perguruan tinggi (PDDikti).
Ricky juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik di perguruan tinggi, termasuk pembagian tugas yang jelas antara yayasan dan rektorat.
“Yayasan bertanggung jawab terhadap 3M, yaitu man (sumber daya manusia), money (keuangan) dan material (sarana dan prasarana),” jelasnya
Sedangkan rektor, kata Ricky harus paham dengan tugas dan kewajibannya, kreatif, satu visi, memiliki jiwa leadership, pintar, tidak plin plan, sert ada timbal balik, bukan yang “asal bapak senang”.
ABPPTSI Jabar pun berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kelangsungan PTS, terutama dalam menghadapi tantangan ketidakadilan perlakuan dengan PTN.
“Kami berharap ada dialog dan solusi untuk kemajuan bersama,” pungkasnya. [SR]***
