BANDUNG, BandungOke.com — Angka boleh dimanipulasi, narasi bisa direkayasa. Tapi publik tahu persis ketika denyut ekonomi mulai melambat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak lagi sefital dulu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh saja menepuk dada, mengklaim bahwa realisasi belanja dan pendapatan masih “di jalur yang tepat”. Namun data berkata lain: realisasi PAD Jabar hingga pertengahan 2025 justru menurun dibanding periode yang sama tahun lalu.
Dengan capaian 44,72 persen dari target PAD hingga Juli 2025, Sekda Jabar Herman Suryatman bersikeras menyebut Jawa Barat sebagai salah satu provinsi paling unggul.
“Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegas Herman, dikutip Kamis (10/7/2025)
Ia bahkan mengutip peringkat tiga nasional dari Mendagri Tito Karnavian sebagai legitimasi keberhasilan.
Padahal, publik yang paham membaca APBD tahu, tingginya realisasi belanja tak serta merta mencerminkan efisiensi dan dampak langsung terhadap rakyat.
“Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD memberi dampak langsung kepada masyarakat. Insyaallah, kami akan terus mengawal anggaran ini demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Namun, Persentase realisasi hanyalah angka, yang belum tentu berbanding lurus dengan efektivitasnya.
Apalagi, belanja besar tanpa ditopang pendapatan yang sehat hanya akan memperlebar defisit struktural. Kapasitas fiskal Jabar memang mencapai lebih dari Rp31 triliun, tapi jika sumber PAD stagnan atau bahkan melorot, apakah ini layak dirayakan?
Ekonom Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menyampaikan nada yang lebih tenang namun penuh pesan. Ia menyebut kondisi belanja dan pendapatan “masih on the right track”, tapi dengan nada waspada.
Ia menyinggung perlunya belanja yang lebih agresif dan percepatan pengadaan, sekaligus menggali sektor-sektor pendapatan di luar pajak kendaraan yang kini sedang diberi insentif penghapusan denda.
Artinya: ada ruang yang belum tergarap, dan ada potensi yang belum dimaksimalkan.
Lebih jauh, Acuviarta mengingatkan tentang dampak psikologis kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran akibat implementasi Perpres No. 1 Tahun 2025.
Dalam bahasa halus, ia mengisyaratkan bahwa mesin fiskal Jabar belum sepenuhnya panas. Ada transisi. Ada kegamangan. Dan itu harus diakui, bukan disembunyikan di balik pujian basa-basi.
Sementara itu, Pemprov tampak sibuk menjaga narasi optimisme, ketimbang menggelar autopsi atas melorotnya performa PAD.
Tidak ada penjelasan lugas soal kenapa angka realisasi lebih rendah dari tren historis. Tak ada paparan terbuka tentang sektor-sektor penyumbang PAD yang macet. Bahkan tidak ada itikad mengoreksi klaim bombastis yang tak didukung fakta utuh.
Apakah ini bentuk kepemimpinan fiskal yang matang? Atau sekadar seni mendandani angka agar tampak menawan di tahun politik?
Warga Jawa Barat, tentu, butuh lebih dari sekadar jargon “top markotop”. Mereka butuh pemimpin yang transparan, bukan pencitraan.
Butuh fiskal yang sehat, bukan sekadar angka yang tampak cantik di kertas. Karena pada akhirnya, kesejahteraan rakyat tidak bisa dibayar dengan statistik yang diglorifikasi.***
Editor : Deny Surya
