Jatinangor. BandungOke.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan pentingnya pendidikan vokasi sebagai kunci pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Koordinasi Daerah Vokasi Jabar, Herman Suryatman, dalam kunjungan kerjanya ke Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Rabu, 27 Agustus 2025, mengajak perguruan tinggi itu menjadi mitra strategis Pemda dalam memperkuat sumber daya manusia.
“Sekolah vokasi ini unik karena meluluskan sarjana terapan. Ini yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Herman. Ia menekankan, kolaborasi dengan Unpad diharapkan menghasilkan program pelatihan yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk pemberdayaan lulusan SMK.
Sekolah Vokasi Unpad saat ini menampung sekitar 4.000 mahasiswa, dengan target mencetak 1.000 sarjana terapan setiap tahun. Angka ini, menurut Herman, bukan sekadar statistik, melainkan modal penting dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Jawa Barat.
Namun, ajakan Herman juga menyimpan tantangan besar. Dengan 229 perlintasan tak terjaga, ratusan ribu pengangguran muda, dan ketimpangan akses pendidikan, pertanyaan yang muncul: mampukah pendidikan vokasi menjadi solusi nyata, bukan sekadar jargon pembangunan?
Selain menyinggung kerja sama konkret, Herman juga mengajak civitas akademika meneladani kepemimpinan leluhur yang disebutnya bijak dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Kalau pemimpin masa lalu bisa menyejahterakan rakyat, maka hari ini kita tidak boleh mengalami kemunduran. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Zahrotur Rusyda Hinduan, menilai keberadaan Sekolah Vokasi memang menjawab kebutuhan zaman. “Beda dengan pola akademik yang lebih teoritis, vokasi diarahkan agar mahasiswa bisa langsung praktik di lapangan,” katanya.
Kolaborasi Pemprov Jabar dengan Sekolah Vokasi Unpad bisa menjadi jalan tengah: di satu sisi pemerintah memperoleh mitra akademik yang aplikatif, di sisi lain kampus memiliki ruang implementasi nyata bagi lulusannya. Namun tanpa kebijakan terintegrasi—dari hulu pendidikan hingga hilir dunia kerja—pendidikan vokasi rawan hanya menjadi pabrik ijazah baru.***
