Jakarta, BandungOke.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan di berbagai wilayah.
Dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras bersama 214 pemerintah daerah, Tito meminta pemda memanfaatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog sebagai instrumen intervensi.
“Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota,” ujar Tito dikutip Jumat (5/9/2025)
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025 menunjukkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras naik menjadi 214 kabupaten/kota, dari 200 daerah pada minggu sebelumnya. Kondisi ini, menurut Tito, berpotensi memperburuk inflasi jika tidak segera ditangani.
Pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar lewat penyaluran beras SPHP dengan melibatkan pemda.
Tito menegaskan, pihaknya akan memantau langsung daerah-daerah yang mendukung program tersebut. “Program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras bisa turun dengan operasi pasar yang konsisten hingga akhir tahun. “Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin penurunan harga akan terus menerus terjadi,” kata Amran.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. Bulog telah menugaskan seluruh jajaran di daerah untuk menjaga kelancaran distribusi hingga ke tingkat kecamatan.
“Gudang-gudang tetap akan melayani seluruh permintaan dari kabupaten/kota, bahkan kecamatan,” ujar Rizal.***
