Bandung, BandungOke – Isu redenominasi rupiah kembali berembus di tengah stagnasi ekonomi nasional.
Namun bagi pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, gagasan itu tidak lebih dari proyek politik lama yang dipoles ulang tanpa urgensi ekonomi yang jelas.
“Saya tidak setuju redenominasi. Redenominasi itu bukan isu ekonomi yang penting. Itu hanya memangkas tiga angka nol di belakang nominal rupiah dan tidak memberikan pengaruh terhadap daya beli,” tegas Acuviarta kepada BandungOke melalui Aplikasi pesan, Kamis (13/11/2025)
Ia menilai, redenominasi hanya akan mengubah cara menulis angka, bukan memperbaiki nilai riil rupiah. “Hanya memangkas tiga angka nol. Dan seolah-olah terlihat seperti uang kita itu lebih kecil. Kalau disandingkan dengan dolar, ibarat bumi dan langit bedanya,” ujarnya tajam.
Wacana redenominasi, katanya, bukan ide baru. Kebijakan serupa pernah dilontarkan saat Agus Martowardojo menjabat Gubernur Bank Indonesia, namun tak pernah terealisasi.
Kini, isu yang sama muncul kembali, dan menurut Acuviarta, lebih karena dorongan politik ketimbang kebutuhan ekonomi.
“Ini proyek DPR menurut saya. Saya menduga ini isu terkait dengan teman-teman di DPR. Karena ini sudah pernah diajukan dulu. Ini isu lama,” katanya.
Biaya Raksasa, Manfaat Nyaris Nol
Acuviarta menekankan, proyek redenominasi akan menelan biaya besar tanpa manfaat berarti. “Untuk membuat undang-undang redenominasi itu ongkosnya mahal. Harus melalui proses DPR, ada studi banding, segala macam. Belum lagi biaya mencetak uang kartal baru. Uang kertas dan logam harus diganti karena nolnya dibuang. Itu biayanya gede,” tuturnya.
Alih-alih mengejar proyek simbolik, ia mendorong pemerintah memfokuskan energi pada penguatan nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, dan reformasi tata kelola Bank Indonesia.
“Lebih baik kita fokus mengendalikan nilai tukar. Membereskan tata kelola Bank Indonesia supaya lebih independen dan dipercaya. Itu yang lebih penting. Saya kira ini pengalihan isu,” katanya dengan nada keras.
Redenominasi, Antara Gengsi dan Realitas
Dari sisi teknis, redenominasi tidak akan mengubah struktur ekonomi atau perputaran uang di masyarakat. “Perputaran ekonomi tidak terpengaruh. Tetap basisnya uang yang ada sekarang. Hanya memangkas nol di belakang angka satu,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut, masyarakat modern sudah terbiasa dengan angka besar, terutama dengan sistem digital yang otomatis menyesuaikan nominal.
“Sekarang orang sudah biasa menulis nilai besar. Seribu rupiah saja disebut 1K. Itu sudah cukup. Tidak perlu diganti secara sistem. Apalagi sekarang orang lebih banyak pakai uang digital,” katanya.
Belum Waktu yang Tepat
Menurut Acuviarta, redenominasi baru masuk akal jika ekonomi nasional sudah stabil dan publik memiliki kepercayaan tinggi pada rupiah. Saat ini, kondisi tersebut belum terpenuhi.
“Redenominasi itu dilakukan kalau situasi ekonomi sudah bagus dan stabil. Ini kita masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Lebih baik fokus ke isu yang utama,” tutupnya.
Dengan nada dingin, Acuviarta menegaskan kembali, “Manfaatnya kecil, sementara ongkosnya besar. Redenominasi bukan prioritas. Itu hanya kosmetik ekonomi.” pungkasnya.***
