Bandung, BandungOke – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pergeseran signifikan dalam performa ekonomi Jabar yang kini tumbuh di atas rata-rata nasional.
Hal tersebut itu mengemuka dalam acara ekonomi dan bisnis forum 2025 bertajuk “akselerasi ekonomi dan Inovasi Jabar menuju indonesia emas 2045 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (19/11/2025)
KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi menilai kenaikan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemerintah provinsi.
Masifnya pembangunan infrastruktur serta meningkatnya investasi, kata dia, mulai membentuk fondasi pertumbuhan baru.
“Nanti buahnya muncul di akhir 2026 ketika rekrutmen tenaga kerja mulai berjalan dan produksi meningkat,” ujarnya.
KDM menegaskan perlunya pembenahan tata kelola fiskal dan belanja pembangunan di wilayahnya. APBD Jabar harus kembali ke prinsip utama yakni uang publik wajib menghasilkan perubahan konkret bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi prosedur.
“Satu rupiah APBD harus memiliki makna. Bukan hanya soal lelang atau administrasi. Kita harus mengukur apa dampaknya bagi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga,” kata KDM.
KDM menuturkan bahwa selama ini banyak belanja pemerintah masih berputar pada proses birokratis tanpa melihat dampak riil. Karena itu, ia mengubah orientasi penyerapan anggaran agar fokus pada manfaat langsung.
Infrastruktur Jadi Prioritas
KDM memastikan infrastruktur menjadi belanja prioritas karena akses yang buruk menjadi akar ketertinggalan. Jalan rusak, sinyal lemah, dan sulitnya tenaga kesehatan maupun guru mencapai daerah terpencil dianggap sebagai hambatan utama.
“Penyelesaian ketertinggalan itu dimulai dari infrastruktur,” ujarnya.
Belanja infrastruktur juga dianggapnya lebih efektif mendorong ekonomi lokal. “Belanja bangunan satu miliar bisa menggerakkan ratusan orang. Belanja teknologi hanya menggerakkan satu-dua orang. Ini yang harus dihitung,” tegas KDM.
Ketidakadilan Fiskal
Disinggung soal keberimbangan fiskal antara pusat dan daerah, KDM menegaskan bahwa ada ketimpangan fiskal nasional. Ia menilai Jawa Barat tidak memperoleh porsi adil dari pajak nasional, meski menjadi pusat industri.
“Industri ada di Jawa Barat, tapi pajaknya dibayar di tempat lain. Ini tidak adil. Masa kontribusi Jabar besar, tapi kembaliannya kecil?” tegasnya.
KDM mengusulkan agar desa-desa penghasil pajak besar menjadi penerima pertama program pembangunan dan dana pendidikan. Menurutnya, skema bagi hasil harus memastikan keadilan di tingkat paling bawah.
Regenerasi Tenaga Pengawas
Untuk mencegah kualitas pembangunan yang lemah, KDM sedang menyiapkan kebijakan baru mahasiswa teknik sipil akan dilibatkan sebagai konsultan pengawas proyek pemerintah.
“Kalau pengawasnya mahasiswa, kontraktor pasti lebih hati-hati. Mereka kritis dan idealis,” ujar KDM.
“Kolaborasi lintas sektor agar Jawa Barat mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga adil dan dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya ***
