Bandung, BandungOke — Wajah Kota Bandung kian kusam. Di balik slogan kota kreatif dan destinasi wisata unggulan, jalanan ibu kota Jawa Barat justru dipenuhi tunawisma, gelandangan, dan pengemis.
Fenomena ini bukan lagi anomali musiman, melainkan gejala krisis sosial yang kian akut dan dibiarkan berlarut.
Menjelang long weekend, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial kembali mengumumkan langkah “penertiban”. Bahasa lama yang berulang yakni intensifikasi razia, patroli gabungan, dan rumah singgah.
Namun data resmi justru menunjukkan kegagalan sistemik dalam menangani akar persoalan.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengungkapkan lonjakan signifikan jumlah tunawisma sepanjang 2025. Gelandangan melonjak dari 113 jiwa pada 2024 menjadi 156 jiwa. Pengemis naik dari 188 menjadi 223 jiwa. Pemulung bertambah dari 41 menjadi 57 jiwa. Angka-angka itu menegaskan satu hal bahwa masalah membesar, bukan menyusut.
Ironisnya, dari 156 gelandangan, masih ada 27 jiwa yang bahkan belum tersentuh penanganan. Artinya, negara hal ini dalam skala kota belum sepenuhnya hadir di ruang publiknya sendiri.
“Sebaran mereka ada di sekitar 16 hingga hampir 20 titik rawan, terutama di kawasan strategis dan pusat aktivitas kota,” ujar Yorisa, dikutip, (16/1)
Titik-titik itu bukan kawasan pinggiran. Jalan Dago, Braga, Asia Afrika, Cihampelas, hingga pusat taman kota menjadi etalase telanjang kegagalan tata kelola sosial. Ruang publik yang seharusnya menjadi simbol keteraturan kota justru berubah menjadi arena bertahan hidup kelompok paling rentan.
Dinsos mencatat mayoritas tunawisma berasal dari luar Kota Bandung seperti diantaranya Kabupaten Bandung, Garut, Bandung Barat, bahkan luar Pulau Jawa. Fakta ini sering dijadikan alasan klasik: “bukan warga Bandung”.
Padahal arus manusia itu justru menandai daya tarik ekonomi kota yang timpang—Bandung mengundang, tapi tak mampu menampung secara bermartabat.
Pemerintah merespons dengan pendekatan ketertiban dan estetika. Razia gabungan digelar atas nama beautifikasi kota dan citra pariwisata. Tunawisma disapu dari jalanan menjelang wisatawan datang, seolah kemiskinan adalah gangguan visual yang harus disembunyikan, bukan persoalan struktural yang wajib diselesaikan.
“Penanganan tidak berhenti pada penertiban saja. Setelah dijangkau, mereka akan dibawa ke rumah singgah untuk menjalani rehabilitasi sosial dan bimbingan mental-spiritual selama tujuh hari,” kata Yorisa.
Tujuh hari. Setelah itu apa? Fakta di lapangan menjawab sendiri. Banyak dari mereka kembali ke jalan. Bukan karena bandel, melainkan karena sistem pascarehabilitasi nyaris nihil. Tidak ada jaminan kerja, tidak ada skema penghidupan berkelanjutan. Jalanan tetap menjadi pilihan paling rasional untuk bertahan hidup.
Yorisa mengakui persoalan itu. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama tunawisma kembali mengemis.
“Mereka menganggap aktivitas di jalan memberikan penghasilan instan,” ujarnya.
Pernyataan ini justru menelanjangi kebuntuan kebijakan. Ketika mengemis lebih menjanjikan dibanding program negara, maka yang bermasalah bukan manusianya, melainkan sistemnya.
Alih-alih membongkar akar kemiskinan perkotaan—ketimpangan ekonomi, urbanisasi tak terkendali, minimnya lapangan kerja informal yang layak—Pemkot Bandung kembali mengalihkan beban ke publik dengan imbauan agar warga “tidak memberi di jalan”.
Langkah itu sah secara normatif, tapi pincang secara moral bila tidak dibarengi solusi struktural. Kota tak bisa sekadar bersih di permukaan, sementara warganya tercecer di bawah.
Bandung hari ini sedang menghadapi ujian serius, apakah tetap memoles citra kota wisata, atau berani mengakui dan mengurai krisis sosial yang tumbuh di trotoar dan taman-tamannya.
Selama kebijakan masih berputar pada razia, rumah singgah, dan imbauan, tunawisma akan terus kembali—dan kota ini akan terus berpura-pura terkejut.***
