Inflasi Terkendali—atau Sekadar Ditahan?
Bandung, BandungOke – Bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 1447 H, Bank Indonesia kembali menegaskan narasi stabilitas: inflasi disebut masih berada dalam rentang target 2,5±1 persen.
Namun, di balik pernyataan optimistis itu, tersimpan fakta bahwa stabilitas harga belum sepenuhnya lahir dari kekuatan fundamental ekonomi.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengakui inflasi berpotensi tetap berada sedikit di atas 3 persen akibat dampak kebijakan tarif listrik tahun lalu.
“Bagaimana kondisi untuk di bulan Ramadan dan Lebaran ini? Semuanya masih terjaga. Tetapi masih ada dampak daripada administered prices akibat diskon listrik yang terjadi di tahun lalu, sehingga kami perkirakan angkanya sedikit di atas 3 persen,” kata Aida di kutip dari keterangan persnya, Jum’at (20/2/2026)
Pernyataan itu menunjukkan satu hal: inflasi Indonesia masih sangat bergantung pada keputusan administratif pemerintah, bukan sepenuhnya hasil keseimbangan pasar.
Stabil karena Intervensi, Bukan Daya Tahan
Data BI memperlihatkan inflasi Januari 2026 mencapai 3,55 persen (yoy), sedikit melampaui target. Namun lonjakan ini bukan dipicu permintaan konsumsi yang melonjak, melainkan efek statistik dari kebijakan diskon listrik 2025.
Artinya, stabilitas inflasi selama ini lebih bersifat “ditahan” oleh kebijakan harga, bukan karena struktur ekonomi yang benar-benar kuat.
Di sisi pangan, BI menyoroti faktor panen sebagai penyangga utama. Pasokan cabai dan bawang meningkat, membuat inflasi volatile food tetap rendah.
“Jadi mudah-mudahan ini akan terus terjaga sampai dengan bulan Maret. Tetapi bahwa Januari, Februari ini agak sedikit tinggi, tapi karena dampak daripada diskon listrik yang terjadi di tahun lalu,” ujar Aida.
Namun, ketergantungan pada siklus panen juga menyimpan risiko laten: begitu produksi terganggu cuaca atau distribusi tersendat, tekanan harga bisa melonjak cepat.
Kebijakan Moneter di Bawah Bayang-bayang Harga Administered
Selama ini, BI mengandalkan kombinasi suku bunga ketat, koordinasi TPIP/TPID, serta pengendalian ekspektasi inflasi.
Tetapi fakta menunjukkan bahwa faktor terbesar justru berasal dari harga yang dikendalikan pemerintah—seperti listrik, energi, dan transportasi.
Situasi ini menciptakan paradoks kebijakan: bank sentral bertugas menjaga inflasi, tetapi variabel paling menentukan berada di luar kendalinya.
Dalam jangka pendek, strategi BI mungkin efektif menjaga angka tetap stabil. Namun secara struktural, inflasi Indonesia masih rentan terhadap:
– perubahan kebijakan subsidi
– gangguan distribusi pangan
– volatilitas harga energi global
– Stabilitas yang Rapuh
BI optimistis inflasi 2026–2027 tetap dalam target. Inflasi inti yang hanya 2,45 persen dianggap bukti tekanan permintaan masih terkendali.
Namun stabilitas itu sesungguhnya masih rapuh—karena lebih ditopang faktor sementara: diskon harga, panen musiman, dan koordinasi pemerintah daerah.
Tanpa reformasi struktural di sektor pangan, energi, dan distribusi logistik, inflasi Indonesia akan terus bergerak dalam pola lama: tampak stabil di permukaan, tetapi rentan bergejolak setiap kali penyangga kebijakan melemah.***
