Bandung, BandungOKe – Alarm ekonomi jelang Idulfitri 2026 mulai terdengar di Kota Bandung. Meski harga bahan pokok masih terpantau relatif stabil, DPRD Kota Bandung mengungkap adanya sinyal kuat penurunan daya beli masyarakat yang dinilai lebih mengkhawatirkan dibanding lonjakan harga itu sendiri. Di saat bersamaan, ancaman aksi borong atau panic buying akibat isu global juga mulai diwaspadai.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperketat pengawasan distribusi pangan di pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan pokok tetap tersedia merata, harga tidak mudah bergejolak, dan kepanikan masyarakat menjelang Lebaran tidak berubah menjadi persoalan yang lebih besar.
Dilansir bandungoke.comn dari laman resmi DPRD Kota Bandung, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Hj. Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd, mengatakan secara umum harga pangan masih dalam kondisi relatif terkendali. Namun, dari hasil pemantauan di lapangan, pihaknya menangkap adanya kecenderungan melemahnya kemampuan belanja masyarakat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Temuan itu diperoleh saat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kosambi dan ritel modern Yogya Sunda bersama Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani dan Eko Kurnianto W., serta Wali Kota Bandung, M. Farhan, pada Selasa (17/3/2026).
Menurut Siti, kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena penurunan daya beli dapat berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama menjelang Idulfitri yang biasanya diwarnai peningkatan kebutuhan rumah tangga.
Di tengah situasi tersebut, DPRD juga menyoroti potensi munculnya aksi borong massal atau panic buying yang dipicu oleh berkembangnya isu global, termasuk ketegangan konflik internasional yang berpotensi memengaruhi psikologis pasar.
“Hal ini tentu menjadi perhatian kami di DPRD untuk disampaikan kepada Wali Kota. Terutama terkait isu global yang berkembang, termasuk dampak konflik internasional. Jangan sampai terjadi panic buying. Meskipun saat ini belum terasa secara signifikan, Pemerintah Kota harus memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di tengah masyarakat,” ujar Siti.
Ia menegaskan, kepanikan masyarakat dalam berbelanja dapat memicu gangguan distribusi, mempercepat kelangkaan barang di pasar, hingga membuka celah terjadinya lonjakan harga secara tiba-tiba. Karena itu, pengawasan distribusi pangan harus dilakukan lebih ketat, baik di pasar tradisional maupun modern.
Selain mengantisipasi panic buying, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi data dari pengelola pasar dan ritel untuk mencegah praktik penimbunan barang. Menurutnya, penimbunan tidak hanya bisa terjadi karena faktor kepanikan, tetapi juga karena spekulasi dari pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum Lebaran.
DPRD pun meminta seluruh pengelola pasar dan toko modern rutin memperbarui serta melaporkan aktivitas pembelian dalam jumlah besar. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat lebih cepat mendeteksi gejala kelangkaan, penumpukan stok, atau pola belanja yang tidak wajar.
Siti juga mendorong Pemkot Bandung segera melakukan sinkronisasi data ketersediaan dan distribusi pangan lintas sektor. Jika diperlukan, operasi pasar harus segera digelar untuk menjaga pasokan tetap aman dan harga tetap terjangkau di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, menjaga stabilitas harga saja tidak cukup apabila kemampuan belanja warga terus melemah. Pemerintah, kata dia, harus hadir dengan langkah yang lebih responsif agar kebutuhan dasar masyarakat tetap bisa dipenuhi secara layak menjelang Hari Raya.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi yang bijak dan rasional juga dinilai penting untuk menahan gejolak psikologis pasar. Upaya ini dibutuhkan agar warga tidak mudah terpancing isu yang dapat memicu aksi borong berlebihan.
“Kami berharap Pemerintah Kota Bandung dapat lebih responsif dalam mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya beli masyarakat. Pastikan seluruh kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.
Dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, DPRD menilai tantangan utama jelang Idulfitri tahun ini bukan hanya soal harga pangan, melainkan bagaimana menjaga agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok tanpa dihantui kepanikan pasar.
