JAKARTA, BandungOke – Demam berdarah dengue (DBD) tak lagi sekadar penyakit musiman di Kalimantan Utara. Ia telah menjadi wabah yang menetap—endemik, menahun, dan memakan korban paling rentan: anak-anak.
Di tengah fakta itu, program vaksinasi dengue yang baru dimulai di Kabupaten Bulungan terasa seperti lonceng darurat yang dibunyikan terlambat.
Pada 8 Januari 2026, PT Bio Farma (Persero) bersama Dinas Kesehatan Kalimantan Utara memulai vaksinasi dengue di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Sebanyak 725 anak usia 9–13 tahun—siswa SD dan SMP—menjadi kelompok pertama yang menerima vaksin.
Ini disebut sebagai vaksinasi dengue pertama di provinsi termuda Indonesia itu.
Namun pertanyaannya bukan sekadar siapa yang divaksin, melainkan mengapa baru sekarang.
Data resmi menunjukkan dengue di Kalimantan Utara sudah lama berada di zona merah. Pada 2024, tercatat 735 kasus dengan incidence rate 98,98 per 100 ribu penduduk—dua kali lipat rata-rata nasional. Lebih mengkhawatirkan, case fatality rate mencapai 1,09 persen.
Kabupaten Bulungan dan Malinau menjadi episentrum, dengan hampir separuh kasus menimpa anak usia 6–14 tahun. Hingga Juli 2025, tren penularan pada kelompok usia ini masih meningkat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Usman, menyebut pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya pencegahan.
“Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat pengendalian dengue secara berkelanjutan melalui upaya komprehensif yang sudah berjalan. Mulai dari penguatan surveilans, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus, hingga memberikan penyuluhan kepada masyarakat seputar bahaya dengue,” ujarnya.
Namun fakta lapangan berkata lain. Jika pengendalian berjalan efektif, angka kasus seharusnya menurun—bukan menetap di level endemik dengan kematian yang terus terjadi.
Di titik inilah vaksinasi tampil bukan sebagai pelengkap, melainkan penanda bahwa strategi lama tak cukup.
Dr. Usman mengakui vaksinasi kini menjadi tumpuan baru. “Karena itu, program vaksinasi dengue ini kami dorong sebagai strategi yang melengkapi upaya perlindungan yang sudah ada, khususnya untuk kelompok yang paling rentan.
Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan target bersama ‘Nol Kematian Akibat Dengue di Tahun 2030’,” katanya.
Target nol kematian 2030 terdengar ambisius, bahkan politis, jika tak dibarengi perluasan vaksinasi yang agresif. Sebab, 725 anak hanyalah sebagian kecil dari populasi rentan di wilayah endemik.
Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, menegaskan komitmen industri negara dalam penyediaan vaksin.
“Sebagai bagian dari upaya aktif memerangi dengue di Indonesia, Bio Farma terus mendorong perluasan akses vaksin dengue, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga melalui berbagai jalur layanan dan perangkat negara, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bio Farma akan memastikan ketersediaan vaksin secara bertahap sebagai bagian dari penguatan ketahanan kesehatan nasional.
Masalahnya, dengue bukan penyakit yang bisa ditangani secara “bertahap” di wilayah endemik. Setiap musim hujan berarti potensi lonjakan kasus, setiap keterlambatan berarti risiko kematian—terutama bagi anak-anak.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, drg. Imam Sujono, menyebut vaksinasi ini sebagai langkah konkret.
“Pelaksanaan program vaksinasi dengue di Bulungan menjadi momen penting, karena menandai dimulainya tahap implementasi yang konkret untuk melindungi anak-anak usia sekolah yang termasuk kelompok rentan,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan implisit jika selama ini, perlindungan terhadap kelompok rentan belum cukup konkret.
Vaksinasi dengue di Kalimantan Utara seharusnya dibaca sebagai peringatan keras—bahwa pendekatan lama berbasis imbauan, fogging, dan PSN tidak memadai di wilayah dengan penularan struktural.
Jika negara serius mengejar nol kematian, vaksinasi tak boleh berhenti sebagai proyek percontohan, apalagi seremoni.
Di wilayah endemik seperti Kalimantan Utara, vaksin dengue bukan lagi opsi kebijakan. Ia sudah menjadi keharusan.***
