Serikat pekerja meminta penyelesaian satu pintu agar konflik tak kembali berlarut.
Bandung, BandungOke — Penutupan Bandung Zoo menyisakan pertanyaan tentang nasib ratusan satwa dan para pekerjanya.
Di tengah situasi tersebut, Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) menyatakan apresiasi atas skema penyelesaian yang ditawarkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i, mengatakan pertemuan antara perwakilan karyawan dan tim utusan wali kota mulai memberikan arah yang lebih jelas.
“Kami sudah bertemu dengan utusan walikota untuk mengambil solusi setelah Bandung Zoo ditutup,” ujarnya. Senin (2/3/2026)
Menurut Sulhan, skema yang ditawarkan mencakup empat aspek utama: keberlangsungan pekerja, penyelamatan sumber air dan kawasan lindung, penyelamatan lahan, serta pelestarian nilai sejarah.
Bagi para pekerja, keempat poin tersebut dinilai menjawab kebutuhan mendasar, terutama kepastian bekerja di lokasi yang sama dan menjaga tradisi panjang kebun binatang itu.
Bandung Zoo saat ini memiliki 711 satwa yang harus tetap dirawat. Sebanyak 123 pekerja masih menjalankan aktivitas seperti biasa untuk memastikan kesejahteraan hewan-hewan tersebut.
Penutupan operasional, menurut pekerja, tidak serta-merta menghentikan tanggung jawab perawatan harian.
Namun demikian, Sulhan mengakui bahwa proses komunikasi sebelumnya tidak berjalan optimal. Ia menyinggung adanya kendala koordinasi yang membuat sejumlah pesan tidak tersampaikan secara utuh.
“Itulah yang membuat para pekerja tidak nyaman dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Banyak hal yang tidak tersampaikan dengan jelas. Akhirnya kami meminta satu pintu untuk penyelesaian Bandung Zoo,” ungkap Sulhan.
Ia menambahkan, persoalan Bandung Zoo menyangkut banyak dimensi, mulai dari sosial, ekonomi, hingga konservasi. Karena itu, penyelesaian dinilai harus komprehensif agar tidak meninggalkan persoalan baru di kemudian hari.
Bagi para pekerja, keberlangsungan kebun binatang bukan hanya soal tempat kerja, tetapi juga komitmen terhadap pelestarian satwa dan warisan kota.
Skema yang ditawarkan pemerintah kota kini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.***
