Jakarta, BandungOke — Keputusan anggota Ahmad Sahroni untuk tidak mengambil gaji sebagai anggota DPR RI dan menyalurkannya melalui platform donasi Kitabisa memantik perhatian publik.
Namun langkah itu dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengatakan publik masih perlu melihat konsistensi dari langkah tersebut.
“Kita tunggu dan kita kawal apakah aksi ini adalah bentuk sikap dan keberpihakan yang konsisten dalam jangka panjang kepada rakyat atau hanya sekadar langkah simbolik,” kata Nicky saat dihubungi, Selasa, 11 Maret 2026.
Menurut Nicky, keputusan Sahroni menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada lembaga amal memang terbilang tidak lazim di kalangan politisi.
Namun ia menilai langkah tersebut tetap harus diuji dalam praktik politik sehari-hari.
Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut muncul setelah Sahroni sempat mendapat sanksi nonaktif terkait pelanggaran etika.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan apakah langkah tersebut merupakan bentuk komitmen sosial atau sekadar upaya memulihkan citra politik.
“Pemulihan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR membutuhkan pembuktian nyata. Ini berkaitan erat dengan independensi wakil rakyat dalam mengawal aspirasi publik. Terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah,” katanya.
Nicky menilai inisiatif Sahroni juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik beberapa waktu terakhir.
Ia menyinggung munculnya gelombang keresahan publik pada akhir Agustus lalu yang memicu kritik terhadap elite politik.
“Inisiatif melalui platform donasi seperti Kitabisa memang membuka ruang pengawasan publik, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus skeptisisme masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Nicky menilai setidaknya ada tiga syarat agar kepercayaan publik terhadap politisi dapat pulih. Pertama, peningkatan advokasi terhadap kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Kedua, penyesuaian gaya hidup politisi agar lebih empatik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga, meminimalkan pendekatan yang bersifat gimik politik dan menggantinya dengan ketegasan sikap dalam menyuarakan posisi politik,” ujarnya.
Bagi Nicky, konsistensi dalam menjalankan tiga hal tersebut akan menjadi ujian bagi integritas seorang wakil rakyat. Karena itu, ia berharap Sahroni tidak berhenti pada langkah menolak gaji semata.
“Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi faktor penting agar setiap inisiatif yang dilakukan wakil rakyat tidak hanya dipandang sebagai strategi komunikasi politik, melainkan benar-benar sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik,” katanya.***
Editor : Denny Surya
