BandungOke – Komisi VI DPR RI menyoroti tajam permasalahan utang sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Bank BJB yang mencapai Rp3,5 triliun.
Dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Senayan, Selasa (20/5), Anggota Komisi VI Mulyadi mengungkapkan kekhawatiran atas skema pinjaman dengan suku bunga rendah yang dinilai tidak wajar dan berpotensi mengguncang stabilitas keuangan bank daerah tersebut.
Politisi senior Gerindra ini, menegaskan, sembilan BUMN memiliki kewajiban lebih dari Rp3,5 triliun dengan suku bunga hanya 0-1% untuk pinjaman berjalan dan 3-5% untuk penundaan cicilan. “Skema ini tidak masuk akal secara komersial. Ini beban besar bagi Bank BJB, yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat,” kata Mulyadi dikutip Rabu (21/5/2025)
Mulyadi menilai kehadiran BUMN seharusnya mendukung pembangunan daerah, bukan justru melemahkan bank daerah yang berperan vital bagi UMKM dan infrastruktur lokal.
Mulyadi mendesak Erick Thohir untuk segera mencari solusi konkret guna mencegah risiko krisis likuiditas dan gagal bayar yang dapat menimpa Bank BJB. “Kami minta atensi khusus. Kepercayaan publik terhadap bank daerah tidak boleh terkikis hanya karena pengelolaan pinjaman BUMN yang bermasalah,” tegas Mulyadi.
Mulyadi menduga adanya indikasi permainan elit di balik skema pinjaman “aneh” ini. “Masa Badan Usaha Milik Daerah harus mensubsidi BUMN? Ini tidak adil dan menunjukkan ketidakseimbangan hubungan keuangan antara BUMN dan bank daerah,” katanya.
Mulyadi memperingatkan, jika tidak segera diatasi, dampaknya tidak hanya mengganggu neraca keuangan Bank BJB, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Amanah warga Jawa Barat harus dijaga agar bank bjb tetap menjadi pilar pembangunan daerah, bukan korban dari pengelolaan keuangan yang buruk.***
